Radarlambar.bacakoran.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti permasalahan utama yang membuat banyak investor enggan terlibat dalam pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia. Dalam pemaparannya di ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, ia menjelaskan bahwa ketidakjelasan perencanaan pendanaan menjadi penyebab utama para investor menarik diri dari berbagai proyek.
Ia menekankan pentingnya memiliki skema pendanaan yang kredibel dalam setiap proyek infrastruktur. Tanpa rencana yang jelas mengenai siapa yang akan membayar hasil layanan dari proyek tersebut, maka secanggih apa pun rancangan pembiayaannya tidak akan menarik minat investor. Dalam banyak kasus, investor hanya menyimak secara sopan lalu mundur ketika mendapati ketidakpastian soal pembayar akhir proyek.
Sri Mulyani juga menjelaskan perbedaan antara pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing). Pendanaan merujuk pada pihak yang menyediakan modal untuk pembangunan proyek, sedangkan pembiayaan berkaitan dengan siapa yang akan membayar atau menanggung beban keuangan proyek setelah selesai dibangun. Ketika aspek pendanaan tidak disiapkan secara matang, maka struktur pembiayaan pun akan dianggap lemah, tak peduli seberapa inovatif bentuknya.
Dalam konteks ekonomi Indonesia, tantangan ini menjadi semakin besar karena ruang fiskal pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu, Menteri Keuangan mendorong penyusunan kebijakan pendanaan yang realistis dan terukur, bukan hanya berfokus pada kreativitas dalam pembiayaan semata. Ia mengingatkan bahwa proyek yang tampak memungkinkan secara struktur bisa saja gagal secara implementasi bila landasan pendanaannya rapuh. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah bahkan bisa terjebak pada metode pendanaan yang tidak efisien.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya mencocokkan antara struktur pembiayaan dengan risiko proyek. Menurutnya, solusi nyata terhadap kendala pembangunan infrastruktur terletak pada pemilihan proyek yang tepat, perencanaan yang matang, penetapan harga yang realistis, serta, bila diperlukan, penyediaan subsidi yang dilakukan secara transparan, terukur, dan hati-hati.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap bisa kembali menarik minat swasta untuk terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini masih memerlukan dukungan investasi besar di tengah keterbatasan anggaran negara. (*/rinto)