Radarlambar.bacakoran.co- Kalimantan Barat kembali masuk dalam radar strategis pemerintah sebagai kawasan potensial pengembangan energi, khususnya untuk pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber pembangkit listrik. Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang disusun oleh PT PLN (Persero), di mana provinsi ini disebut memiliki sumber daya energi yang beragam dan bernilai strategis.
Potensi energi Kalimantan Barat tidak hanya terbatas pada sumber konvensional seperti air, biomassa, biogas, dan batu bara, tetapi juga mencakup uranium dan thorium—dua unsur penting untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Kandungan uranium dan thorium ditemukan di Kabupaten Melawi, dengan total estimasi cadangan mencapai lebih dari 24 ribu ton berdasarkan data dari Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Meski demikian, pemanfaatan energi nuklir sebagai salah satu sumber utama kelistrikan masih menunggu langkah kebijakan konkret dari pemerintah pusat. Selain keputusan politik, pengembangan PLTN juga memerlukan studi kelayakan teknis dan lingkungan yang menyeluruh, termasuk pertimbangan ketersediaan bahan bakar, keamanan limbah radioaktif, serta pemenuhan standar internasional yang ditetapkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Pemerintah melalui lembaga riset nasional seperti BRIN dan eks-BATAN telah melakukan berbagai studi tapak yang tersebar di 28 wilayah di Indonesia. Dari hasil pemetaan tersebut, seluruh lokasi menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kajian ini mencakup aspek geoteknik, aktivitas seismik, serta risiko bencana alam yang harus dianalisis secara cermat sebelum proses konstruksi dapat dimulai.
Secara keseluruhan, estimasi kapasitas terpasang yang mungkin dikembangkan dari proyek PLTN di berbagai wilayah Indonesia mencapai 70 gigawatt. Di antara wilayah yang dinilai paling siap adalah Sumatera dan Kalimantan, dua kawasan yang dianggap memiliki potensi teknis dan kebutuhan sistem kelistrikan yang sejalan dengan rencana pembangunan.
Kalimantan Barat, dengan posisinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah, dipandang berperan penting dalam mendorong diversifikasi energi nasional serta mempercepat transisi menuju sistem kelistrikan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan tahan krisis. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk mempercepat regulasi dan kerja sama lintas sektor agar pengembangan PLTN tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga realisasi yang terukur.(*)