Pendidikan Vokasi, Kesehatan, Hingga Lingkungan Masih Jadi PR

BALIKBUKIT – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung Barat menyampaikan sederet catatan kritis terhadap rancangan RPJMD 2025 - 2029. Dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029  yang digelar Selasa (17/6/2025) di Ruang Sidang Marghasana, Fraksi PKS menilai sejumlah sektor strategis masih menyimpan pekerjaan rumah besar yang belum tertangani secara optimal.

Juru Bicara Fraksi PKS, Harun Roni, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD harus lebih dari sekadar rencana di atas kertas. Ia menekankan bahwa perencanaan ini harus menjawab langsung persoalan nyata masyarakat Lampung Barat yang masih berhadapan dengan tantangan layanan dasar dan ketimpangan pembangunan.

Sektor pendidikan menjadi perhatian awal Fraksi PKS. Menurut Harun, dunia pendidikan di Lampung Barat perlu lebih progresif, khususnya dalam pengembangan pendidikan vokasi. Ia mempertanyakan strategi konkret Pemkab dalam mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan mendukung sektor ekonomi lokal.

“Pendidikan vokasi semestinya menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kami belum melihat adanya peta jalan yang jelas dalam RPJMD ini,” tegasnya.

PKS juga menyoroti masih timpangnya layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Fraksi ini meminta penjelasan soal langkah Pemda dalam mengatasi kendala tersebut, termasuk strategi penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan cakupan imunisasi dan gizi masyarakat.

Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan sejauh mana program perlindungan sosial untuk kelompok rentan akan diperkuat dalam periode lima tahun ke depan.

Dengan kekayaan potensi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, Lampung Barat sebenarnya punya peluang besar untuk bangkit secara ekonomi. Namun sayangnya, Fraksi PKS menilai hal itu belum diolah maksimal.

“Kami ingin tahu bagaimana strategi nyata dalam RPJMD untuk pengembangan UKM dan BUMDes, serta bagaimana produk unggulan lokal bisa punya nilai tambah lewat pendampingan dan akses pasar,” ungkap Harun.

Lampung Barat yang dikenal sebagai daerah rawan bencana juga belum memiliki sistem mitigasi yang memadai. Harun menyinggung soal ketimpangan penanganan bencana yang selama ini terjadi. Ada daerah yang cepat ditangani, namun ada pula yang terabaikan. “Penanggulangan bencana jangan pilih-pilih. Harus adil dan merata. Jangan sampai muncul kesan tebang pilih,” katanya.

Fraksi PKS mendorong adanya kebijakan mitigasi berbasis masyarakat, serta program penghijauan yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Mereka juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan lembaga lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam urusan pemerintahan, Fraksi PKS mendorong penerapan good governance. Keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas harus jadi prinsip utama dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Kami minta agar jabatan publik diisi oleh orang-orang yang memang punya kompetensi, bukan karena kepentingan politik. Ini soal amanah,” tegas Harun sambil mengutip hadis tentang pentingnya memberikan kepercayaan pada orang yang ahli di bidangnya.

Menutup pandangannya, Fraksi PKS berharap agar RPJMD 2025-2029 benar-benar memberi manfaat nyata dan merata untuk masyarakat. Mereka menyatakan siap mendukung penuh jika pembangunan dilakukan secara transparan, adil, dan mengedepankan kepentingan rakyat. 

“Jangan jadikan RPJMD ini sekadar formalitas. Kami ingin pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjaga lingkungan hidup,” pungkas dia. (lusiana)