BALIKBUKIT - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Barat menyoroti berbagai persoalan krusial dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyampaian sikap politik ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Mawardi, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Marghasana, Rabu (18/6/2025).
Mewakili fraksinya, Mawardi menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah harus dijalankan berdasarkan asas otonomi dan prinsip efisiensi kelembagaan. Namun, hingga kini masih ditemukan kesenjangan dalam pengaturan struktur dan operasional perangkat daerah, yang dinilai belum mendukung secara maksimal tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam bidang pertanian dan perkebunan, Fraksi Demokrat menilai masih terjadi ketimpangan sarana dan prasarana antar wilayah. Hal ini berdampak langsung pada tingginya biaya operasional petani dan disparitas harga komoditas antar daerah.
“Sebagai contoh, petani kopi di satu kecamatan harus menjual dengan harga lebih rendah karena akses jalan dan transportasi tidak sebaik daerah lain. Ini menunjukkan belum meratanya pembangunan infrastruktur pertanian,” ujar Mawardi.
Fraksi Demokrat meminta penjelasan dari Pemkab Lampung Barat terkait langkah-langkah konkret dalam mengejar ketertinggalan sarana pertanian, agar sektor ini benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan inovasi apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, khususnya sektor UMKM, pariwisata, dan usaha kreatif lainnya. “Kami melihat geliat UMKM dan sektor wisata mulai muncul, namun pertumbuhannya masih sporadis. Fraksi Demokrat meminta penjelasan strategi apa yang telah diterapkan untuk membentuk ekosistem usaha yang kuat, terutama dalam hal pembinaan, akses pasar, dan permodalan,” tegas Mawardi.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pengelolaan aset daerah, terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM. Fraksi Demokrat menilai kinerja PDAM belum optimal, bahkan sering menjadi sumber keluhan masyarakat.
“Kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola PDAM. Jangan sampai aset publik justru menjadi beban, bukan penyokong pelayanan,” ujar Mawardi. Ia menambahkan, pembenahan ini penting untuk mendorong kontribusi nyata BUMD terhadap pendapatan daerah dan peningkatan layanan dasar.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya reformasi struktural perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Mereka juga menekankan pentingnya efisiensi kelembagaan agar pemerintahan bisa berjalan efektif, akuntabel, dan responsif terhadap persoalan masyarakat.
“Fraksi Demokrat siap mendukung setiap langkah perbaikan yang membawa Lampung Barat lebih berdaya saing dan berkeadilan,” pungkas Mawardi. (lusiana)