RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Lebih dari seribu rabi dan pemuka agama Yahudi dari berbagai negara mengecam tindakan Israel di Gaza yang dinilai menggunakan kelaparan sebagai alat tekanan dalam konflik yang terus berlangsung. Seruan tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka yang ditandatangani para rabi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, hingga Israel.
Para tokoh agama ini menilai bahwa pembatasan ketat terhadap distribusi bantuan kemanusiaan—seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan—berlawanan dengan nilai-nilai mendasar dalam ajaran Yudaisme. Mereka mengingatkan bahwa masyarakat Yahudi tengah menghadapi dilema moral besar ketika Israel menahan akses bantuan bagi warga sipil yang terdampak.
Dalam surat tersebut, para rabi mendesak pemerintah Israel untuk membuka jalur distribusi bantuan kemanusiaan secara luas, dengan tetap mempertimbangkan keamanan agar tidak memperkuat kelompok Hamas. Selain itu, mereka menuntut langkah konkret dalam pemulangan para sandera dan penghentian konflik bersenjata di kawasan tersebut.
Surat yang mulai dipublikasikan pada Jumat itu telah ditandatangani lebih dari 1.000 tokoh agama hingga Senin dini hari. Gerakan ini dipimpin oleh sejumlah rabi terkemuka, termasuk dari Inggris, yang menyerukan agar masyarakat internasional tidak bersikap acuh terhadap kelaparan yang terjadi di Gaza.
Di sisi lain, pemerintah Israel membela diri dengan menyalahkan buruknya koordinasi internasional dan menuding Hamas sebagai pihak yang mencuri bantuan serta menyerang titik distribusi. Menurut Tel Aviv, kelompok bersenjata itu memanfaatkan isu kelaparan sebagai alat tawar dalam perundingan penyanderaan.
Meski begitu, Israel menyatakan telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan respons kemanusiaan, termasuk pengiriman bantuan lewat udara dan penerapan jeda taktis saat akhir pekan guna mengizinkan ratusan truk menyalurkan logistik ke Gaza.
Namun, langkah-langkah tersebut dianggap tidak memadai oleh badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA). Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa lebih dari 90.000 perempuan dan anak-anak di Gaza mengalami malnutrisi dan menyebut respons Israel sebagai bentuk manipulasi kemanusiaan. Ia juga menyoroti ribuan truk bantuan yang masih tertahan akibat blokade.
Sementara itu, dari Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa pemblokadean bantuan oleh Israel melanggar hukum internasional dan memperburuk krisis kemanusiaan. Menurutnya, aturan dalam konflik bersenjata seharusnya melindungi warga sipil, bukan sebaliknya. Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa masyarakat sipil, terutama anak-anak, tidak menjadi korban dalam konflik ini.
Mengenai isu pengakuan negara Palestina, Albanese menyampaikan bahwa Australia tidak akan mengambil langkah sepihak untuk saat ini. Ia menekankan bahwa segala keputusan harus dilandasi konteks dan perkembangan situasi, bukan semata-mata sebagai isyarat politik.
Kategori :