RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO –Negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Mesir, untuk pertama kalinya menyuarakan sikap bersama terhadap Hamas, dengan mendesak kelompok tersebut menyerahkan kekuasaan di Jalur Gaza dan melucuti senjata. Seruan ini merupakan bagian dari deklarasi internasional yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Deklarasi tersebut disampaikan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pada 29 Juli 2025. Dokumen yang dihasilkan dari pertemuan ini mendapat dukungan luas dari Liga Arab, Uni Eropa, dan 17 negara lainnya.
Isi deklarasi menekankan pentingnya Otoritas Palestina menjadi otoritas tunggal dalam hal tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina. Dalam konteks penyelesaian perang di Gaza, dokumen ini menyarankan agar Hamas mengakhiri dominasinya dan menyerahkan persenjataan kepada Otoritas Palestina dengan dukungan internasional. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya menuju terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.
Deklarasi juga mencakup kecaman terhadap serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023, serta mendorong pembentukan misi stabilisasi internasional di Gaza di bawah naungan PBB atas permintaan Otoritas Palestina. Sejumlah negara anggota disebut telah menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi melalui pengerahan pasukan perdamaian.
Konferensi ini turut mencatat perubahan penting dalam sikap negara-negara Arab yang selama ini cenderung berhati-hati dalam menyentuh isu Hamas secara terbuka. Beberapa negara menyampaikan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih terbuka dengan Israel, tergantung pada perkembangan situasi dan komitmen terhadap solusi dua negara.
Keluarga para sandera Israel menyambut deklarasi tersebut dengan optimisme, menganggapnya sebagai langkah maju dalam menekan Hamas agar menghentikan praktik penyanderaan terhadap warga sipil.
Sementara itu, Qatar dan Mesir, dua negara yang berperan sebagai mediator dalam gencatan senjata, diketahui masih menjaga komunikasi dengan Hamas maupun Israel. Pada Maret lalu, Mesir telah mengusulkan pembentukan komite Palestina yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza secara sementara, sebelum kekuasaan penuh dikembalikan kepada Otoritas Palestina.
Arab Saudi secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kebangkitan solusi dua negara sebagai jalan keluar damai yang berkelanjutan bagi konflik Palestina-Israel.
Di tingkat internasional, Prancis dan Inggris menyatakan komitmennya untuk mengakui negara Palestina pada September 2025, dengan syarat gencatan senjata dapat diberlakukan di Gaza. Kanada juga menyatakan dukungan serupa. Namun langkah ini mendapat penolakan dari Israel dan Amerika Serikat, yang menilai pendekatan tersebut dapat merugikan stabilitas kawasan.
Meski tekanan internasional semakin kuat, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa Hamas akan secara sukarela menyerahkan kekuasaan di Gaza. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tetap menolak gagasan solusi dua negara dengan alasan keamanan nasional.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan global terhadap solusi damai semakin meluas, tantangan politik dan militer di lapangan masih menjadi hambatan utama dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel secara permanen. (*)
Kategori :