Prabowo di PBB: Indonesia Tegaskan Solusi Dua Negara Palestina

RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Palestina di Gedung Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Forum yang digagas Prancis dan Arab Saudi itu menegaskan kembali solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.

 

Indonesia menekankan konsistensi pada solusi dua negara yang dianggap satu-satunya opsi realistis untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Palestina. Meski demikian, pidato Prabowo menuai reaksi keras dari sejumlah warganet Indonesia yang menilai sikap tersebut tidak cukup berpihak kepada Palestina.

 

Dukungan terhadap konsep dua negara datang dari ratusan negara, termasuk Turki, Malaysia, Pakistan, Indonesia, hingga negara-negara Eropa. Namun hanya Iran dan Israel yang menolak, dengan alasan berbeda. Israel menolak secara terang-terangan pembentukan negara Palestina, sementara Iran memilih abstain karena menilai deklarasi itu cacat fundamental.

 

Majelis Umum PBB sebelumnya mengesahkan Deklarasi New York dengan dukungan mayoritas suara. Deklarasi itu menegaskan pentingnya solusi dua negara. Namun, Amerika Serikat, Israel, Hungaria, dan Argentina menolak, sedangkan 12 negara termasuk Iran memilih abstain.

 

Iran menjelaskan, keputusan abstain bukan sikap pasif, melainkan pernyataan politik. Teheran menilai deklarasi gagal menjamin hak-hak dasar rakyat Palestina, mengabaikan fakta pendudukan Israel, serta tidak menyentuh isu vital seperti pelucutan senjata nuklir di Asia Barat.

 

Bagi Iran, perdamaian sejati hanya dapat tercapai bila hak-hak historis rakyat Palestina diakui sepenuhnya. Mereka juga menolak seruan untuk melucuti kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas, yang dianggap justru melemahkan posisi rakyat yang diduduki.

 

Sikap Iran sekaligus mempertegas adanya perpecahan besar di tubuh komunitas internasional dalam merumuskan jalan damai bagi Palestina. Sementara sebagian besar negara mendorong diplomasi solusi dua negara, Iran menilai hal itu justru mengaburkan realitas pendudukan yang sudah berlangsung lebih dari delapan dekade. (*)