BALIKBUKIT - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat hingga kini telah merekomendasikan 10 pekon ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa guna dilakukan pencairan dana desa (DD) tahap II.
“Sejauh ini kita telah merekomendasikan 10 pekon ke KPPN Liwa,” ungkap Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumadi, S.I.P, M.M., Selasa (5/8/2025).
Dikatakannya, untuk penyaluran DD yaitu dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas pekon (RKP), sehingga tidak melalui kas daerah. “Apakah dananya telah cair atau belum, pihak pekon yang tahu karena dana yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut langsung disalurkan ke rekening kas pekon. Kami (BPKD) hanya merekomendasikan ke KPPN,” uar dia.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan Pekon Fauzan Ariadi mendampingi Kepala DPMP Bulki mengungkapkan, dalam rangka mempercepat proses pencairan DD Earmark dan Non-Earmark tahap II bagi pekon reguler dan mandiri tahun anggaran 2025, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan bernomor: 141/518/III.12/2025 kepada seluruh camat di Kabupaten Lampung Barat.
Dalam surat tersebut, para camat diminta agar segera memerintahkan perangkat pekon yang membidangi untuk melakukan desk bersama untuk perekaman laporan realisasi Dana Desa Earmark tahap II tahun anggaran 2024 dan laporan realisasi DD tahap I tahun 2025 untuk pekon mandiri maupun reguler, yang dilaksanakan di kantor Dinas PMD pada jam kerja.
Selain itu, Tim Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) tingkat kecamatan juga diminta segera memfasilitasi pemerintah pekon di wilayah masing-masing untuk mengajukan pencairan Dana Desa Earmark dan Non-Earmark tahap II tahun anggaran 2025.
“Baru beberapa pekon yang sudah mengajukan usulan pencairan Dana Desa tahap II, jadi kita berharap bagi pekon yang belum mengajukan usulan agar segera mengajukan. Semakin cepat pengajuan dilakukan, maka pencairan dana juga akan semakin cepat. (lusiana)