RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Hingga pertengahan Agustus 2025, baru tiga dari 12 perusahaan telekomunikasi yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) atas pendirian menara di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Padahal, Pemerintah Kabupaten menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini mencapai Rp250.288.577.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, M.P., Kamis (20/8). Ia mengungkapkan bahwa masing-masing perusahaan telah dikirimi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai dasar kewajiban pembayaran.
“Baru tiga perusahaan yang sudah lunas 100 persen PBB-nya. Kami harap yang lain segera menyusul sebelum jatuh tempo,” tegasnya.
Dipaparkannya, perusahaan yang telah melunasi PBB yaitu PT. Daya Mitra Telekomunikasi (8 tower) Rp22.556.420 PT. Telkomsel (13 tower) Rp36.278.698 dan PT. Persada Sokka Tama (2 tower) Rp5.740.635
Sedangkan yang belum lunas yaitu PT. Edotco Infrastruktur Indonesia (1 tower) Rp2.724.800, PT. Solusi Tunas Pratama Tbk (9 tower): Rp24.391.215, PT. EPID Menara Assetco (4 tower) Rp11.028.178, PT. Inti Bangun Sejahtera (1 tower) Rp2.711.600, PT. Tower Bersama Group (TBG) (31 tower) Rp84.119.698, PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia (2 tower) Rp5.386.200, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (14 tower) Rp39.720.962, PT. Era Bangun Jaya (3 tower) Rp8.244.120 serta PT. Centratama Menara Indonesia (4 tower) Rp10.097.680
Daman menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada perusahaan yang belum melunasi kewajiban mereka. Langkah penagihan aktif juga akan ditempuh jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada penyelesaian pembayaran.
“Kami berharap semua pihak kooperatif karena ini bagian dari kontribusi mereka terhadap daerah. Pendapatan ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” pungkasnya. (lusiana)