RADARLAMBARBACAKORAN.CO– Tuntutan Rakyat 17+8 yang ramai diperbincangkan di berbagai daerah mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menilai desakan itu datang dari sebagian kecil masyarakat, khususnya mereka yang merasa terdampak krisis dan kondisi hidup belum membaik.
Sebagai pejabat baru yang dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya menyatakan dirinya fokus menghadirkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Menurutnya, jika ekonomi bisa tumbuh hingga 6–7 persen, keresahan publik akan berangsur mereda karena masyarakat lebih disibukkan dengan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup.
Tuntutan Rakyat 17+8 sendiri muncul dari rangkaian aksi demonstrasi yang berlangsung akhir Agustus 2025. Aksi itu melahirkan 17 tuntutan yang harus dipenuhi sebelum 5 September 2025, meliputi Presiden, DPR, ketua partai, kepolisian, TNI, hingga kementerian sektor ekonomi.
Di antara poin penting dalam 17 tuntutan tersebut adalah penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan demonstrasi, transparansi anggaran DPR, penghentian kekerasan aparat, serta jaminan upah layak bagi pekerja di seluruh sektor.
Selain itu, terdapat 8 tuntutan tambahan dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026. Agenda setahun tersebut mencakup reformasi besar-besaran DPR, pembenahan partai politik, perbaikan sistem perpajakan, pengesahan UU perampasan aset koruptor, hingga penguatan Komnas HAM.
Purbaya optimistis bahwa solusi utama dari berbagai keresahan publik adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia berkomitmen menyeimbangkan stabilitas fiskal sekaligus mendorong kebijakan yang mampu membuka ruang dialog antara pemerintah, pekerja, dan masyarakat sipil. (*)
Kategori :