PESISIR TENGAH– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup kembali melanjutkan tahapan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesbar.
Salah satu tahapan penting yang sedang berlangsung adalah pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang melibatkan Tim Ahli dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA) serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesbar.
Kolaborasi itu diharapkan dapat menghasilkan dokumen RTRW yang tidak hanya sebagai pedoman perencanaan wilayah, tetapi juga sebagai peta arah pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Plt. Kepala DLH Pesbar, Rochmad, menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. RTRW bukan hanya menjadi dokumen perencanaan semata, melainkan juga peta arah pembangunan daerah.
“Dengan adanya KLHS, kita pastikan pembangunan di Pesbar tetap menjaga kelestarian lingkungan, melindungi ekosistem, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dijelaskannya, sinergi antar OPD serta dukungan dari kalangan akademisi sangat dibutuhkan dalam proses revisi RTRW ini, sehingga tata ruang di Kabupaten pesbar terencana baik.
“Kolaborasi ini bertujuan agar RTRW yang disusun mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di era saat ini, termasuk dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), mitigasi bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain pelaksanaan KLHS, pemerintah daerah juga menggelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Pesbar dengan sejumlah OPD terkait. MoU ini menjadi landasan kerjasama dan komitmen bersama dalam mendukung penyusunan RTRW Pesbar yang terintegrasi, adaptif, dan berwawasan lingkungan.
“Langkah strategis ini diharapkan mampu membawa Kabupaten Pesbar menuju pembangunan yang harmonis antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan tata ruang yang terencana baik, potensi sumber daya alam dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan risiko bencana alam yang kerap melanda daerah,” pungkasnya. (yogi/*)