Jajaran Bawaslu Diminta Tetap Kawal Hak Pilih

Senin 05 Aug 2024 - 02:04 WIB
Reporter : Nopriadi
Editor : Budi Setiawan

BALIKBUKIT – Meski Pencocokan dan Penelitian (Coklit) telah selesai dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP), namun Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Barat, menginstruksikan jajaran Panwaslu Kecamatan tetap mengawal hak pilih masyarakat.

Ketua Bawaslu Lampung Barat Novri Jonestama mengatakan, data pemilih merupakan permasalahan yang selalu muncul dan menjadi perhatian besar di setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. 

Karenanya, pihaknya meminta seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan memastikan hak pilih tetap terjaga dan terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nantinya.

Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu untuk menjaga hak pilih masyarakat tetap terjadi ialah dengan menerapkan pengawasan melekat dan uji petik.

BACA JUGA:PT Pertamina Patra Niaga Jamin Pasokan dan Distribusi Gas Elpiji

BACA JUGA:Labuhan Jukung: Tempat Belajar Berselancar Sembari Nikmati Sunset di Jantung Kota Pesisir Barat

”Apakah hasil saran perbaikan Bawaslu dan jajaran benar-benar sudah ditindaklanjuti, kita tunggu penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU nanti,”  ujarnya.

Lanjutnya, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyikapi hasil pengawasan data pemilih yang telah dilakukan oleh jajaran pengawas adhoc. 

“Dengan menginventarisir kendala-kendala lapangan dan mengevaluasi pengawasan yang dilakukan untuk menghadapi rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS dengan harapan hasil pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih menjadi maksimal,” sebutnya.

Ia juga mengingatkan agar jajaran Bawaslu tidak berhenti untuk melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih meskipun tahapan coklit sudah selesa.

BACA JUGA:1.300 Tabung Elpji 3 Kg Terjual ke Masyarakat

BACA JUGA:Kembali Seleksi PPPK Guru, Jumlah Guru ASN Berpotensi Bertambah

“Hak pilih masyarakat harus kita kawal sampai hari pemilihan. Tahapannya berjenjang, semua harus kita kawal,” ucapnya.

Menurutnya, tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang memiliki potensi-potensi pelanggaran yang banyak.

Untuk sampai kepada tahap penindakan perlu dimaksimalkan langkah-langkah pencegahan.

Kategori :