Komnas HAM Serukan Netralitas Pemerintah dalam Pilkada 2024

Radarlambar.Bacakoran.co - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menekankan bahwa sikap netral pemerintah dan penyelenggara pemilu adalah kunci untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan menghormati hak asasi manusia.

 

Menurut Anis saat konferensi pers Jum’at 22 November 2024 kemarin, ketidaknetralan pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat menciptakan dampak sistemik yang serius terhadap demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia.

 

Anis juga mengingatkan bahwa ketidakprofesionalan aparatur negara bisa menyebabkan ketidaksetaraan akses bagi para kandidat, yang berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dan melanggar hak konstitusional warga, khususnya kelompok rentan. Ia mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan Pilkada yang inklusif, bebas intimidasi, dan ramah HAM.

 

Ditegaskannya, pelaksanaan pemilu harus melibatkan kelompok marginal secara adil, tanpa diskriminasi, serta bebas dari tekanan, hoaks dan politik uang.

 

Komnas HAM juga menyoroti perlunya pengawasan intensif terhadap aparatur negara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan organisasi masyarakat sipil diharapkan meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi mencederai proses pemilu.

 

Selain itu, Anis  turut mengimbau pasangan calon, partai politik, tim kampanye, dan relawan untuk menjauhi isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat, seperti ujaran kebencian, isu SARA dan bias gender. Kekerasan, intimidasi, maupun politik uang hanya akan memperburuk kualitas demokrasi.(*)

 

Sebagai informasi, Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, dengan 545 daerah yang akan menggelar pemilihan, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.