RI Bangun 3 Juta Rumah Fahri Hamzah Tegaskan Negara Bukan Kontraktor Tapi Regulator

Radarlambar.bacakoran.co– Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa peran pemerintah dalam penyediaan perumahan bukanlah untuk bersaing dengan developer atau bertindak sebagai kontraktor. Sebaliknya, pemerintah memiliki tugas utama sebagai pembuat regulasi yang mendukung kemudahan penyediaan kebutuhan dasar berupa rumah.  

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam dialog bersama asosiasi pengembang yang digelar di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). Ia menekankan bahwa kehadiran negara bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang lebih kondusif, bukan mengambil peran pihak swasta.  

Fahri menyebut Kehadiran negara bukan untuk menjadi kontraktor atau developer yang bersaing. Tugas utama pemerintah adalah menjadi regulator yang baik.  

ia menjelaskan, pemerintah lebih berfokus pada pengembangan regulasi dan riset terkait perumahan yang tidak dapat ditangani oleh sektor swasta. Menurutnya, peran ini lebih strategis dalam menciptakan pasar yang seimbang dan menjawab tantangan perumahan di Indonesia.  

Menurutnya, negara tersebut hadir untuk mendukung hal-hal yang tidak bisa dibiayai swasta seperti riset. Selain itu, negara memberikan subsidi untuk menutupi ketidaksempurnaan pasar.

Ia menambahkan, pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk membangun rumah secara langsung. "Yang membangun rumah itu rakyat. Pemerintah hanya memfasilitasi agar prosesnya lebih mudah," tegasnya.  

Terkait program pembangunan 3 juta rumah per tahun, Fahri optimis target ini dapat tercapai jika pemerintah mampu menempatkan diri sebagai mitra yang mendukung, bukan pesaing. Ia menyebut keberhasilan sebelumnya dalam Program Sejuta Rumah (PSR) sebagai bukti bahwa koordinasi yang baik dapat menghasilkan capaian signifikan.  

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran negara adalah untuk mempermudah proses, bukan mengambil alih peran developer.  

Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro, dan sejumlah ketua asosiasi pengembang seperti Asprumnas, Himperra, APERSI, dan APERNAS.  

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, Fahri berharap sektor perumahan di Indonesia dapat berkembang lebih cepat dan inklusif. Ia menutup diskusi dengan ajakan untuk terus memperkuat sinergi demi memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat.(*)