Mukhlis Basri Angkat Isu Strategis Infrastruktur Lampung dalam Rapat Komisi V DPR RI

Radarlambar.Bacakoran.co - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Hi. Mukhlis Basri, terus menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan yang merata di Provinsi Lampung terutama di daerah asalnya. Dalam rapat kerja yang melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, dan Kementerian Transmigrasi, Mantan Bupati Lampung Barat dua periode itu mengemukakan sejumlah masalah penting yang harus segera diselesaikan demi kelancaran pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Salah satu isu utama yang disoroti nya dalam rapat di Senayan, Senin  3 Desember 2024 itu antara lain sengketa lahan terkait proyek Bendungan Gerak di Lampung Timur. Ia mendesak agar Kementerian PUPR segera menyelesaikan persoalan ganti rugi yang masih menggantung, agar proyek strategis ini tidak terhambat dan masyarakat sekitar tidak dirugikan.

Menurut Mukhlis, dirinya menerima laporan dari 15 ketua Apdesi di Lampung Timur mengenai lahan yang belum mendapatkan ganti rugi. Karena itu dia berharap masalah tersebut segera diselesaikan agar pembangunan bendungan dapat memberikan manfaat tanpa merugikan warga.

Selain itu, Mukhlis juga menyoroti distribusi manfaat dari Bendungan Way Sekampung. Ia menekankan agar proyek itu tidak hanya menguntungkan daerah tertentu saja, tapi harus memberikan dampak positif bagi seluruh wilayah, baik yang berada di hulu maupun hilir bendungan.

Diakuinya, selama empat bulan terakhir, dirinya banyak menerima keluhan dari warga yang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan air. Karena itu, ia berencana untuk meninjau bendungan itu bersama kepala balai saat reses mendatang, tujuannya tidak lain guna mencarikan solusi yang tepat untuk masyarakat.

Politisi yang berasal dari Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat itu menegaskan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan infrastruktur, mengingat ketimpangan yang dapat timbul jika hanya sebagian daerah yang merasakan dampak positif dari proyek besar tersebut.

Selain masalah bendungan, Mukhlis juga merespons terkait rencana Kementerian PUPR untuk membangun sekolah dengan dana swadaya. Ia mengingatkan bahwa program itu kerap menemui kendala di lapangan, seperti adanya konflik dengan pihak sekolah dan campur tangan pihak eksternal yang dapat menghambat pelaksanaannya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih bijak dalam berkoordinasi dengan semua pihak agar pembangunan sekolah berjalan lancar dan tepat sasaran tanpa hambatan.

Dengan perhatian dan langkah-langkah proaktif yang diambil, Mukhlis Basri terus menunjukkan perannya sebagai wakil rakyat yang berdedikasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Lampung. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat lebih responsif terhadap permasalahan yang telah disampaikan, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah.
Melalui upaya-upaya ini, Mukhlis terus memperjuangkan pembangunan yang merata dan berdampak positif bagi masyarakat Lampung di tingkat nasional.

Peningkatan Status Jalan Provinsi Liwa - Sukau Lampung Barat dan Jalan Provinsi Kota Batu Ranau - Muara Dua Oku Selatan, Sumatera Selatan agar ditingkatkan menjadi jalan nasional. Sebab, berdasarkan pengalamannya ditahun 2008 silam ketika mengusulkan kenaikan status jalan provinsi menjadi Jalan Nasional antara Bukit Kemuning hingga Pesisir Barat dapat ditingkatkan menjadi jalan nasional, kini jalan itu setiap tahun mendapat perhatian dari APBN. Kebun Raya Liwa di Lampung Barat yang menjadi satu-satunya Kebun raya di Sumatera agar tetap menjadi Prioritas Kementerian PU.

Mukhlis juga berharap agar masalah jalan yang ada di delapan kabupaten/kota yang ada di daerah pemilihan asalnya agar mendapat perhatian sama dengan daerah lain.(*)