Indikasi Suap dan Ketidakjujuran di Balik Laporan Harta Pejabat

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Selasa , 10 Dec 2024 - 09:05

Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango.//Foto:dok/net.--

Ketidakjujuran ini, menurut Nawawi, memaksa KPK untuk melakukan observasi lapangan guna memastikan kebenaran laporan harta pejabat.

Dikatakannya, laporan yang tidak masuk akal memicu KPK untuk melakukan survei lapangan. Jadi, jangan heran jika ada subjek pelapor LHKPN yang di datangi untuk diverifikasi.

Kasus-Kasus Ketidakjujuran

Nawawi juga menyinggung kasus-kasus yang mencerminkan ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN, seperti yang melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Menurutnya, kedua kasus ini menunjukkan perbedaan mencolok antara data yang dilaporkan di LHKPN dengan fakta yang ditemukan oleh KPK.

Dicontohkannya, kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto menunjukkan betapa berbedanya apa yang dicantumkan dalam LHKPN dibandingkan dengan kenyataan. Ini hanya sebagian dari ratusan kasus serupa yang telah di temukan oleh KPK.

Nawawi menekankan bahwa kejujuran dalam pengisian LHKPN adalah langkah fundamental untuk mencegah korupsi. Ia mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen dalam menjaga integritas, terutama dalam pelaporan harta kekayaan, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.(*)

indikasi suap dan ketidakjujuran di balik laporan harta pejabat                            radarlambar.bacakoran.co – ketua sementara komisi pemberantasan korupsi (kpk), nawawi pomolango, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebenaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) yang diisi oleh sejumlah pejabat. dalam acara hari antikorupsi sedunia (hakordia) 2024 di gedung juang kpk, jakarta, senin 9 desember 2024, nawawi mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak laporan lhkpn yang mengindikasikan adanya suap dan gratifikasi.
 
dikatakannya, kebenaran isi laporan masih memprihatinkan, hal itu terbukti dalam pemeriksaan lhkpn sejumlah pejabat yang dilakukan oleh kpk masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi.
 
hakordia 2024 kata dia, mengusung tema teguhkan komitmen berantas korupsi untuk indonesia maju. dalam acara ini, nawawi juga memaparkan bahwa selama lima tahun terakhir kpk telah menangani 597 perkara korupsi yang tersebar di berbagai sektor mulai dari hukum, infrastruktur, perizinan, sumber daya alam (sda), pendidikan, hingga kesehatan. 
 
ketidakjujuran dalam pengisian lhkpn
 
pada acara terpisah di gedung mahkamah agung (ma), jakarta pusat, senin (9/12/2024), nawawi kembali menyoroti persoalan lhkpn yang tidak akurat. dalam kegiatan penyerahan sertifikat smap, penganugerahan insan antigratifikasi, dan seminar nasional peringatan hakordia, ia menekankan bahwa lhkpn seharusnya menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi. namun, banyak laporan yang dinilai tidak jujur atau "abal-abal".
 
menurut nawawi, fakta menunjukkan bahwa pengisian lhkpn lebih banyak yang tidak benar dibandingkan yang sesuai dan hal itu harus menjadi perhatian serius.
 
ia mencontohkan laporan lhkpn yang tidak masuk akal, seperti harga kendaraan yang dilaporkan jauh di bawah nilai pasar. “ada fortuner yang dilaporkan harganya rp6 juta. bahkan, pihaknya sampai bertanya, di mana bisa beli fortuner dengan harga itu? jika ada, dirinya akan beli 10 unit ungkapnya dengan nada sarkastik.
 
ketidakjujuran ini, menurut nawawi, memaksa kpk untuk melakukan observasi lapangan guna memastikan kebenaran laporan harta pejabat.
 
dikatakannya, laporan yang tidak masuk akal memicu kpk untuk melakukan survei lapangan. jadi, jangan heran jika ada subjek pelapor lhkpn yang di datangi untuk diverifikasi.
 
kasus-kasus ketidakjujuran
 
nawawi juga menyinggung kasus-kasus yang mencerminkan ketidakjujuran dalam pengisian lhkpn, seperti yang melibatkan mantan pejabat direktorat jenderal pajak kementerian keuangan, rafael alun trisambodo, dan mantan kepala bea cukai yogyakarta, eko darmanto. menurutnya, kedua kasus ini menunjukkan perbedaan mencolok antara data yang dilaporkan di lhkpn dengan fakta yang ditemukan oleh kpk.
 
dicontohkannya, kasus rafael alun dan eko darmanto menunjukkan betapa berbedanya apa yang dicantumkan dalam lhkpn dibandingkan dengan kenyataan. ini hanya sebagian dari ratusan kasus serupa yang telah di temukan oleh kpk.
 
nawawi menekankan bahwa kejujuran dalam pengisian lhkpn adalah langkah fundamental untuk mencegah korupsi. ia mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen dalam menjaga integritas, terutama dalam pelaporan harta kekayaan, demi mewujudkan indonesia yang bebas dari korupsi.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Sabtu, 15 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan