Indikasi Suap dan Ketidakjujuran di Balik Laporan Harta Pejabat

Radarlambar.Bacakoran.co – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebenaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diisi oleh sejumlah pejabat. Dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin 9 Desember 2024, Nawawi mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak laporan LHKPN yang mengindikasikan adanya suap dan gratifikasi.

 

Dikatakannya, kebenaran isi laporan masih memprihatinkan, hal itu terbukti dalam pemeriksaan LHKPN sejumlah pejabat yang dilakukan oleh KPK masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi.

 

Hakordia 2024 kata dia, mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Dalam acara ini, Nawawi juga memaparkan bahwa selama lima tahun terakhir KPK telah menangani 597 perkara korupsi yang tersebar di berbagai sektor mulai dari hukum, infrastruktur, perizinan, sumber daya alam (SDA), pendidikan, hingga kesehatan. 

 

Ketidakjujuran dalam Pengisian LHKPN

 

Pada acara terpisah di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024), Nawawi kembali menyoroti persoalan LHKPN yang tidak akurat. Dalam kegiatan Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hakordia, ia menekankan bahwa LHKPN seharusnya menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Namun, banyak laporan yang dinilai tidak jujur atau "abal-abal".

 

Menurut Nawawi, fakta menunjukkan bahwa pengisian LHKPN lebih banyak yang tidak benar dibandingkan yang sesuai dan hal itu harus menjadi perhatian serius.

 

Ia mencontohkan laporan LHKPN yang tidak masuk akal, seperti harga kendaraan yang dilaporkan jauh di bawah nilai pasar. “Ada Fortuner yang dilaporkan harganya Rp6 juta. Bahkan, pihaknya sampai bertanya, di mana bisa beli Fortuner dengan harga itu? Jika ada, dirinya akan beli 10 unit ungkapnya dengan nada sarkastik.