Pentingnya Mengurus PBG sebagai Pengganti IMB untuk Pembangunan Rumah

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Edi Prasetya |

Rabu , 15 Jan 2025 - 17:35

PBG : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Merupakan Dokumen Resmi yang Berfungsi untuk Memastikan Bangunan Legal Secara Hukum. - Foto/Net--

4. Dokumen Spesifikasi Teknik: Menjelaskan material yang digunakan secara rinci, meliputi tipe dan karakteristik bahan bangunan.

Tahapan Pengurusan PBG Secara Online

Berikut langkah-langkah untuk mengurus PBG melalui sistem daring:

1. Kunjungi situs resmi simbg.pu.go.id.

2. Daftar akun baru dan lakukan konfirmasi email.

3. Login menggunakan akun Anda dan lengkapi data diri.

4. Isi formulir pengajuan sesuai petunjuk di laman tersebut.

5. Unggah dokumen teknis dan administratif yang dibutuhkan.

6. Konsultasikan dokumen Anda dengan Tim Profesi Ahli (TPA) terkait arsitektur, struktur, dan sistem mekanik, listrik, serta plumbing (MEP).

7. Lakukan revisi dokumen jika diperlukan berdasarkan hasil konsultasi.

8. Bayar retribusi daerah sesuai nilai yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

9. Setelah retribusi dibayarkan, PBG akan diterbitkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Dengan memiliki PBG, Anda memastikan bahwa pembangunan rumah berjalan sesuai ketentuan hukum, menghindari potensi sanksi, dan menciptakan bangunan yang aman bagi penghuni. (*)

pentingnya mengurus pbg sebagai pengganti imb untuk pembangunan rumah                            radarlambar.bacakoran.co - sebelum membangun rumah, anda perlu mendapatkan persetujuan bangunan gedung (pbg), yaitu dokumen resmi yang menggantikan fungsi izin mendirikan bangunan (imb). dokumen ini berfungsi untuk memastikan bangunan anda legal secara hukum.
ketentuan mengenai pbg diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 16 tahun 2021, yang merupakan aturan turunan dari undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. dalam regulasi ini dijelaskan bahwa pbg adalah izin yang wajib dimiliki oleh pemilik bangunan untuk berbagai kegiatan, termasuk membangun baru, mengubah, memperluas, atau merawat bangunan gedung.
bangunan yang didirikan harus sesuai dengan peruntukannya, seperti hunian, rumah ibadah, atau tempat usaha. jika anda masih memiliki imb yang aktif, anda tidak perlu mengurus pbg hingga masa berlaku imb tersebut berakhir.
konsekuensi tidak memiliki pbg
pembangunan rumah tanpa pbg dapat mengakibatkan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat (1) pp nomor 16 tahun 2021. sanksi tersebut meliputi:
1. peringatan tertulis.
2. penghentian sementara atau permanen pada pembangunan.
3. penyegelan bangunan.
4. pembongkaran bangunan.
persyaratan mengajukan pbg
untuk memastikan proses pengajuan pbg berjalan lancar, anda perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut:
1. dokumen rencana arsitektur: termasuk data penyedia jasa arsitektur, gambar rancangan denah, dan dokumen terkait.
2. dokumen rencana utilitas: meliputi sistem sanitasi, kebutuhan air, listrik, proteksi kebakaran, dan lainnya.
3. dokumen rencana struktur: berisi perencanaan struktur atas, bawah, atau basement, termasuk data tanah untuk bangunan lebih dari dua lantai.
4. dokumen spesifikasi teknik: menjelaskan material yang digunakan secara rinci, meliputi tipe dan karakteristik bahan bangunan.
tahapan pengurusan pbg secara online
berikut langkah-langkah untuk mengurus pbg melalui sistem daring:
1. kunjungi situs resmi simbg.pu.go.id.
2. daftar akun baru dan lakukan konfirmasi email.
3. login menggunakan akun anda dan lengkapi data diri.
4. isi formulir pengajuan sesuai petunjuk di laman tersebut.
5. unggah dokumen teknis dan administratif yang dibutuhkan.
6. konsultasikan dokumen anda dengan tim profesi ahli (tpa) terkait arsitektur, struktur, dan sistem mekanik, listrik, serta plumbing (mep).
7. lakukan revisi dokumen jika diperlukan berdasarkan hasil konsultasi.
8. bayar retribusi daerah sesuai nilai yang ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi daerah (skrd).
9. setelah retribusi dibayarkan, pbg akan diterbitkan oleh dpmptsp (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu).
dengan memiliki pbg, anda memastikan bahwa pembangunan rumah berjalan sesuai ketentuan hukum, menghindari potensi sanksi, dan menciptakan bangunan yang aman bagi penghuni. (*)