Menanggapi Tuntutan Tenaga Honorer Kabupaten Lampung Barat, Pemkab Janji Transparansi Data

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Yogi Astrayuda |

Rabu , 22 Jan 2025 - 17:48

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Barat Wasisno Sembiring Respon Tuntutan Tenaga Honor - Foto Dok Dinas Kominfo Lampung Barat.--

menanggapi tuntutan tenaga honorer kabupaten lampung barat, pemkab janji transparansi data                            radarlambar.bacakoran.co - asisten ii bidang administrasi umum kabupaten lampung barat, wasisno sembiring, memberikan respons terhadap tuntutan tenaga honorer terkait dengan transparansi verifikasi data tenaga honorer yang aktif dan tidak aktif bekerja, yang sering disebut sebagai data "siluman". ia mengajak para tenaga honorer untuk tidak takut melaporkan masalah tersebut kepada instansi terkait.
 
"saya meminta agar para tenaga honorer tidak ragu untuk menyampaikan aduan kepada pimpinan, baik itu bupati, sekda, asisten, ataupun bkpsdm dan kepala dinas. jika ada yang melanggar aturan, kami akan segera mengecek dan membatalkan status mereka," jelas wasisno sembiring.
 
ia juga menambahkan bahwa panitia seleksi daerah (panselda) membuka kesempatan bagi tenaga honorer maupun masyarakat yang memiliki bukti mengenai dugaan kecurangan dalam seleksi pppk tahap pertama untuk melaporkan kepada panselda dengan bukti yang lengkap.
 
hal tersebut disampaikan wasisno dalam diskusi yang diadakan di ruang rapat pesagi setdakab pada rabu (22/01/2025), di hadapan ribuan tenaga honorer yang melakukan aksi damai untuk menyuarakan aspirasi mereka.
 
tuntutan tenaga honorer
 
ribuan tenaga honorer kabupaten lampung barat menggelar aksi damai di depan kantor bupati untuk menyampaikan beberapa tuntutan. tuntutan mereka meliputi pengangkatan pppk penuh waktu, transparansi verifikasi data tenaga honorer yang aktif dan tidak aktif bekerja, serta kebijakan untuk tidak mengangkat cpns sebelum tenaga honorer diangkat menjadi pppk penuh waktu dengan data yang terdaftar di database bkn.
 
mengenai tuntutan pengangkatan pppk penuh waktu, wasisno sembiring menegaskan bahwa pihaknya akan terus berusaha mengusulkan penyesuaian formasi kepada pemerintah pusat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
 
"karena anggaran untuk pppk ini dibebankan pada apbd, jika semua tenaga honorer diangkat, kemampuan apbd lampung barat tidak akan mencukupi," jelas wasisno. namun, ia juga menyatakan akan berusaha untuk mengajukan agar pembiayaan pppk dapat sepenuhnya ditanggung oleh apbn.
 
"saat ini kami sedang berupaya untuk mengusulkan hal tersebut ke pemerintah pusat, meskipun saya tidak bisa memberikan jaminan karena ini merupakan isu nasional," tambahnya.
 
jaminan keamanan data oleh bkn
 
wasisno sembiring juga memberikan kepastian bahwa database tenaga honorer yang tercatat dalam bkn sudah terkunci. ia menjelaskan bahwa tidak ada penambahan data sejak tahun 2022, dan pihak pemerintah daerah tidak dapat lagi mengakses atau mengubah data tersebut.
 
"terkait database, bkn sudah mengunci aksesnya. tidak ada lagi penambahan data sejak 2022, dan pemerintah daerah tidak memiliki akses untuk mengubahnya," jelas wasisno.
 
dukungan dari dprd
 
sementara itu, anggota dprd bambang kusmanto, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung tenaga honorer hingga diangkat menjadi pppk penuh waktu.
 
"kami dari dprd kabupaten lampung barat siap untuk mengawal aspirasi tenaga honorer hingga ke tingkat pusat dengan harapan agar seluruh tenaga honorer di daerah ini bisa diangkat menjadi pppk penuh waktu," ujar bambang kusmanto. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Rabu, 18 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan