Peraturan Ekspor Minyak Jelantah Dihentikan Mendadak, Pengepul Menghadapi Kerugian Besar

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Minggu , 02 Feb 2025 - 16:55

ILUSTRASI: Pengusaha minyak jelantah kebingungan setelah ekspor dibatasi tanpa sosialisasi dari pemerintah-freepik.com-

"Jika ada eksportir yang melanggar aturan, seharusnya izinnya dicabut, bukan menutup ekspor secara tiba-tiba. Itu hanya akan merugikan masyarakat kecil," tambahnya.

Para pengepul minyak jelantah kini merasa pasrah, karena usaha mereka sangat bergantung pada ekspor.

Di dalam negeri sendiri, penyerapan minyak jelantah masih terbatas, dan meskipun ada kabar bahwa Pertamina mulai menerima minyak jelantah, belum ada informasi yang jelas mengenai prosedur atau sosialisasi kepada para pengepul.

Dalam siaran pers yang dikutip dari Kompas.id, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa peraturan ini diterbitkan untuk memastikan ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng dan mendukung program biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).

Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya lonjakan ekspor minyak jelantah dan limbah kelapa sawit lainnya yang dinilai tidak wajar dalam beberapa tahun terakhir, sementara ekspor minyak sawit mentah (CPO) justru mengalami penurunan.

Sejumlah pihak menduga bahwa ekspor limbah kelapa sawit tersebut mengandung campuran CPO, yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya peraturan ini. Namun, belum ada kepastian kapan ekspor minyak jelantah akan dibuka kembali.

Boen menambahkan, Jika alasan pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini adalah untuk memperketat pengawasan, seharusnya langkah tersebut dilakukan tanpa harus mendadak menghentikan ekspor.

“Kami yang terdampak, sementara para eksportir yang tidak taat aturan masih bisa beroperasi. Kami hanya ingin usaha ini tetap berjalan, karena selain membuka lapangan pekerjaan, kami juga berperan dalam menjaga lingkungan dengan mendaur ulang limbah ini,” keluhnya. (*)

peraturan ekspor minyak jelantah dihentikan mendadak, pengepul menghadapi kerugian besar                            radarlambar.bacakoran.co - kementerian perdagangan baru saja mengeluarkan peraturan menteri perdagangan (permendag) nomor 2 tahun 2025, yang memperketat aturan ekspor minyak jelantah (used cooking oil) atau limbah minyak goreng, baik dari sektor industri, restoran, maupun rumah tangga. 
selain minyak jelantah, peraturan ini juga mencakup limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/pome) dan residu minyak sawit asam tinggi (high acid palm oil residue/hapor).
peraturan baru ini langsung berdampak negatif bagi banyak pengepul minyak jelantah yang selama ini menggantungkan hidup mereka pada usaha pengumpulan dan penjualan limbah minyak goreng. 
dalam beberapa tahun terakhir, banyak pelaku usaha yang mulai merambah bisnis ini, seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor minyak jelantah. 
hal ini juga memicu terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru, terutama bagi mereka yang kurang terampil. 
para pengepul yang biasanya mengumpulkan minyak jelantah dengan menggunakan kendaraan seperti mobil box, sepeda motor, bahkan becak motor, kini merasa kebingungan.
namun, dengan diberlakukannya peraturan baru ini, usaha mereka terhenti seketika. 
banyak eksportir yang mengumumkan penghentian sementara penerimaan minyak jelantah hingga pemerintah membuka kembali izin ekspor tersebut.
warsin, seorang pengepul minyak jelantah di cikampek, mengungkapkan kebingungannya tentang nasib usahanya yang terancam. 
"kami kebingungan saat ini, boss. minyak dari langganan terpaksa belum kami ambil, padahal mereka sudah minta diangkut," ujarnya.
hal serupa juga diungkapkan oleh boen, pemilik usaha pengumpulan minyak jelantah di bekasi. 
menurutnya, banyak karyawan yang bergantung pada usaha ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
"kami juga harus mencicil mobil pengangkut yang kami gunakan. jika ekspor minyak jelantah ini tidak segera dibuka, usaha kami bisa bangkrut. pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada nasib kami," jelas boen, yang mempekerjakan banyak orang.
boen juga menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan peraturan mendadak tanpa pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu. 
"jika ada eksportir yang melanggar aturan, seharusnya izinnya dicabut, bukan menutup ekspor secara tiba-tiba. itu hanya akan merugikan masyarakat kecil," tambahnya.
para pengepul minyak jelantah kini merasa pasrah, karena usaha mereka sangat bergantung pada ekspor. 
di dalam negeri sendiri, penyerapan minyak jelantah masih terbatas, dan meskipun ada kabar bahwa pertamina mulai menerima minyak jelantah, belum ada informasi yang jelas mengenai prosedur atau sosialisasi kepada para pengepul.
dalam siaran pers yang dikutip dari kompas.id, menteri perdagangan budi santoso menjelaskan bahwa peraturan ini diterbitkan untuk memastikan ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng dan mendukung program biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (b40). 
selain itu, pemerintah juga mencatat adanya lonjakan ekspor minyak jelantah dan limbah kelapa sawit lainnya yang dinilai tidak wajar dalam beberapa tahun terakhir, sementara ekspor minyak sawit mentah (cpo) justru mengalami penurunan.
sejumlah pihak menduga bahwa ekspor limbah kelapa sawit tersebut mengandung campuran cpo, yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya peraturan ini. namun, belum ada kepastian kapan ekspor minyak jelantah akan dibuka kembali.
boen menambahkan, jika alasan pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini adalah untuk memperketat pengawasan, seharusnya langkah tersebut dilakukan tanpa harus mendadak menghentikan ekspor. 
“kami yang terdampak, sementara para eksportir yang tidak taat aturan masih bisa beroperasi. kami hanya ingin usaha ini tetap berjalan, karena selain membuka lapangan pekerjaan, kami juga berperan dalam menjaga lingkungan dengan mendaur ulang limbah ini,” keluhnya. (*)