Pengertian Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Permintaan Dosen ASN di Kemendiktisaintek

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Kamis , 06 Feb 2025 - 13:23

Dosen ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Belum Terima Tukin.-Foto disway.id/cahyono-

Evaluasi Jabatan untuk Menentukan Tukin

Evaluasi jabatan adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan jabatan tertentu dalam suatu organisasi.

Hasil dari evaluasi ini akan menentukan seberapa besar tukin yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan.

Pentingnya evaluasi jabatan adalah untuk memastikan bahwa tukin diberikan secara adil, objektif, dan sesuai dengan beban pekerjaan yang diemban.

Oleh karena itu, penghitungan tukin harus dilakukan dengan seksama untuk menghindari ketimpangan dalam pemberian tunjangan.

Kementerian dan Lembaga yang Memberikan Tukin

PNS di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan berhak menerima tukin, meskipun besarannya dapat berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Secara umum, tukin yang diberikan bervariasi mulai dari Rp2.531.250 hingga Rp33.240.000, tergantung pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan.

Beberapa kementerian dan lembaga yang memberikan tukin kepada pegawainya antara lain:

• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

• Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia (TVRI)

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

pengertian tunjangan kinerja (tukin) dan permintaan dosen asn di kemendiktisaintek                            radarlambar.bacakoran.co - baru-baru ini, beredar informasi bahwa sejumlah dosen asn di kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (kemendiktisaintek) belum menerima tunjangan kinerja (tukin) yang seharusnya mereka terima. 
banyak di antara mereka merasa bahwa hal ini tidak adil, mengingat kementerian dan lembaga lain telah memberikan tukin kepada pegawainya.
para dosen di kemendiktisaintek menyampaikan kekecewaannya karena hanya mereka yang tidak mendapatkan tukin, sementara lembaga pemerintah lainnya sudah memberikan tunjangan tersebut. 
tunjangan kinerja sangat penting bagi dosen asn karena berfungsi sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia. 
oleh karena itu, ada harapan agar pemerintah segera mencairkan tunjangan tersebut bagi dosen asn.
 
apa itu tunjangan kinerja?
tunjangan kinerja (tukin) adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (pns) sebagai bagian dari sistem remunerasi di lingkungan pemerintahan. 
tunjangan ini diatur dalam peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 20 tahun 2011, yang menjelaskan pedoman mengenai perhitungan tukin bagi pns. 
salah satu kelompok yang berhak menerima tukin adalah dosen yang berstatus asn atau pns.
tukin diberikan berdasarkan penilaian atas kontribusi, tanggung jawab, dan kinerja seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. 
besaran tukin bervariasi dan tidak tetap, melainkan dihitung berdasarkan evaluasi kinerja dan jabatan masing-masing individu. 
evaluasi ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab, serta produktivitas pegawai dalam menjalankan tugas yang diemban.
 
evaluasi jabatan untuk menentukan tukin
evaluasi jabatan adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan jabatan tertentu dalam suatu organisasi. 
hasil dari evaluasi ini akan menentukan seberapa besar tukin yang diberikan kepada pns yang bersangkutan.
pentingnya evaluasi jabatan adalah untuk memastikan bahwa tukin diberikan secara adil, objektif, dan sesuai dengan beban pekerjaan yang diemban. 
oleh karena itu, penghitungan tukin harus dilakukan dengan seksama untuk menghindari ketimpangan dalam pemberian tunjangan.
 
kementerian dan lembaga yang memberikan tukin
pns di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan berhak menerima tukin, meskipun besarannya dapat berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. 
secara umum, tukin yang diberikan bervariasi mulai dari rp2.531.250 hingga rp33.240.000, tergantung pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan.
beberapa kementerian dan lembaga yang memberikan tukin kepada pegawainya antara lain:
• badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (bkkbn)
• kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
• sekretariat jenderal badan pengawas pemilu (bawaslu)
• lembaga penyiaran televisi republik indonesia (tvri)
• kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional
• kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (kemenpupr)
• kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah
• kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (kemenlhk)
• badan nasional pengelola perbatasan (bnpp)
• badan standardisasi nasional (bsn)
• badan pengawas tenaga nuklir
• badan perlindungan pekerja migran indonesia (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 6 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan