BKPSDM Lampung Barat Usulkan Penetapan NI PPPK

BALIKBUKIT - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) hasil seleksi tahap pertama tahun 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebanyak 275 peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK telah menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan kini pihaknya menunggu proses penerbitan NI PPPK dari BKN. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CASN Kabupaten Lampung Barat sekaligus Plt. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs. Ismet Inoni, M.M., pada Minggu (9/2/2025).

“Setelah melewati proses seleksi yang ketat, kami telah mengusulkan  peserta yang lulus untuk mendapatkan NI PPPK ke BKN. Saat ini kami masih menunggu terbitnya NI PPPK dan jika nanti sudah terbit maka akan ditindaklanjuti,” ujar Ismet Inoni.

Lebih lanjut, Ismet menjelaskan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pengusulan penetapan NI PPPK berlangsung antara 1 hingga 28 Februari 2025. Proses ini menjadi tahapan penting dalam memastikan pegawai baru yang lulus seleksi dapat segera mulai mengabdi di berbagai lini pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat.

Untuk tahun 2024, lanjut dia, Pemkab Lampung Barat mendapatkan kuota formasi PPPK sebanyak 279 orang, dengan rincian sebanyak 21 orang untuk tenaga guru, 14 orang untuk tenaga kesehatan, dan 244 orang untuk tenaga teknis. Angka ini menunjukkan upaya signifikan Pemkab Lampung Barat dalam memperkuat pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.

Dengan penambahan pegawai PPPK ini, diharapkan bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor vital yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Pemkab optimis bahwa kehadiran para tenaga baru ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

“Ini adalah bagian dari upaya Pemkab Lampung Barat untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Kami berharap, dengan adanya tambahan pegawai PPPK ini, berbagai sektor yang membutuhkan tenaga kerja profesional dapat terlayani dengan lebih baik,” pungkas dia. *