Setelah Rekonstruksi, Beberapa Kementerian dan Lembaga Mengalami Pemangkasan Anggaran

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Minggu , 16 Feb 2025 - 17:12

ILUSTRASI: Sejumlah Kementerian dan Lembaga yang Sebelumnya Tidak Terkena Pemangkasan Akhirnya Turut Alami Pengurangan Anggaran--

setelah rekonstruksi, beberapa kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran                              radarlambar.bacakoran.co -  pemerintah indonesia di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto telah melakukan penataan ulang anggaran untuk meningkatkan efisiensi. 
sejumlah kementerian dan lembaga yang sebelumnya tidak terkena pemangkasan, akhirnya turut mengalami pengurangan anggaran setelah rekonstruksi anggaran dilakukan.
beberapa dari kementerian yang terdampak adalah kementerian pertahanan, kepolisian negara republik indonesia (polri), dan badan gizi nasional.
pada 22 januari 2025, presiden prabowo mengeluarkan instruksi presiden (inpres) nomor 1 yang berisi arahan mengenai pemangkasan anggaran untuk efisiensi. 
dua hari setelahnya, menteri keuangan sri mulyani indrawati mengeluarkan surat edaran yang merinci pos-pos belanja dan kriteria yang harus dikurangi oleh setiap kementerian dan lembaga.
setelah surat edaran tersebut dikeluarkan, muncul pula daftar kementerian dan lembaga yang diperkirakan terkena pengurangan anggaran. 
beberapa kementerian, seperti kementerian pertahanan, polri, dan badan gizi nasional, yang semula tidak terdampak, akhirnya harus mengalami pemotongan anggaran setelah proses rekonstruksi yang dilakukan pada 7 februari 2025. 
proses tersebut dilanjutkan dengan pembahasan bersama dpr pada 12-13 februari 2025, yang menghasilkan keputusan bahwa beberapa kementerian dan lembaga lainnya juga terkena pemangkasan anggaran.
berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran setelah rekonstruksi:
1. kementerian pertahanan
anggaran kementerian pertahanan yang awalnya tidak terpengaruh, kini dipangkas sebesar rp 26,99 triliun dari pagu anggaran semula yang berjumlah rp 166,2 triliun.
 
2. badan pemeriksa keuangan (bpk)
bpk mengalami pemangkasan anggaran sebesar rp 1,38 triliun dari total anggaran yang semula sebesar rp 6,15 triliun.
 
3. mahkamah agung
anggaran mahkamah agung dipotong hingga rp 2,28 triliun dari pagu awal sebesar rp 12 triliun.
 
4. kejaksaan agung
pemangkasan anggaran di kejaksaan agung mencapai rp 5,43 triliun dari anggaran semula yang sebesar rp 24,2 triliun.
 
5. polri
anggaran polri dipotong sebesar rp 20,58 triliun, atau sekitar 16,26%, dari anggaran yang semula rp 126,6 triliun.
 
6. badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp)
bpkp yang awalnya tidak terkena pemangkasan, akhirnya harus mengurangi anggarannya sebesar rp 471 miliar dari total anggaran yang berjumlah rp 2,47 triliun.
 
7. badan gizi nasional
semula tidak terkena pemangkasan, badan gizi nasional akhirnya mengalami pemotongan anggaran sebesar rp 200,2 miliar dari pagu awal rp 71 triliun.
 
8. komisi pemberantasan korupsi (kpk)
anggaran kpk dipotong sebesar rp 201 miliar dari anggaran awal yang semula rp 1,23 triliun.
 
9. majelis permusyawaratan rakyat (mpr)
anggaran mpr yang sebelumnya tidak terdampak, kini mengalami pemotongan sebesar rp 224 miliar, sehingga anggaran yang tersisa menjadi rp 774,8 miliar.
 
10. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk)
ppatk mengalami pemangkasan anggaran sebesar rp 109,81 miliar dari anggaran yang semula berjumlah rp 354,6 miliar.
 
selain itu, pengurangan anggaran juga mempengaruhi program pangan, terutama di bapanas (badan pangan nasional), yang mengalami pemotongan sebesar rp 160 miliar, berpotensi berdampak pada program pangan murah yang sedang berjalan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan