Mahasiswa Gelar Aksi Maraton ‘Indonesia Gelap’, Desakan terhadap Pemerintah Kian Menguat

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Gelombang demonstrasi kembali menggema di berbagai daerah di Indonesia. 

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi maraton selama tiga hari berturut-turut, mulai Senin (17/2) hingga Rabu (19/2). 

Mengusung tema Indonesia Gelap, aksi ini menjadi bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Dalam demonstrasi ini, mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama. Salah satunya adalah desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. 

Mahasiswa menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat dan perlu segera direvisi.

Selain itu, transparansi dalam berbagai program pemerintah juga menjadi sorotan. BEM SI menuntut kejelasan status pembangunan serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini masih menuai pertanyaan. 

Tidak hanya itu, mahasiswa juga menolak revisi Undang-Undang Minerba dan kebijakan dwifungsi TNI yang dianggap dapat mengancam demokrasi.

Tuntutan lainnya yang cukup kontroversial adalah desakan agar aparat segera menangkap dan mengadili Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. 

Mahasiswa juga mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan guna memberantas korupsi lebih efektif.

Di Jakarta, aksi ini dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 5.000 mahasiswa dari berbagai universitas. 

Sementara itu, di daerah lain, aksi digelar di depan kantor DPRD masing-masing.

Aksi ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada Rabu (19/2), dengan kemungkinan besar dipindahkan ke depan Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Seiring berjalannya demonstrasi, jumlah massa diperkirakan akan terus bertambah, mencerminkan eskalasi tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah.

Dengan rangkaian aksi yang semakin masif, gelombang protes ini menjadi sinyal bahwa mahasiswa tetap konsisten dalam mengawal kebijakan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan rakyat. (*)