KPK Pastikan Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Tidak Terkait Politisasi

Radarlambar.Bacakoran.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka bukan merupakan bagian dari politisasi kekuasaan. KPK menegaskan bahwa langkah hukum tersebut murni didasarkan pada penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu 19 Februari 2025, menyatakan bahwa proses penetapan tersangka Hasto telah dilakukan melalui rangkaian pemeriksaan dan gelar perkara yang melibatkan tim penyidik dan pimpinan KPK. Penetapan tersebut juga dilandasi oleh bukti yang cukup.

"Untuk kesekian kalinya, kami menegaskan bahwa penetapan tersangka saudara Hasto Kristiyanto bukanlah bagian dari politisasi kekuasaan. Ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum," ujar Tessa.

Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan bahwa KPK selalu berpegang pada prinsip hukum yang transparan, dengan memperkaya bukti yang tidak hanya mengandalkan dua alat bukti. Tim Biro Hukum KPK, katanya, telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup saat rangkaian sidang praperadilan yang dilakukan beberapa waktu lalu, yang akhirnya menguatkan keputusan penetapan tersangka terhadap Hasto.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto sempat mengajukan permohonan praperadilan untuk menggugat penetapan tersangka oleh KPK, namun gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Meski demikian, KPK memastikan akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tessa menambahkan, pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto sebagai tersangka akan tetap dijadwalkan pada Kamis (20/2/2025). Meski tim hukum PDIP sempat minta penundaan pemeriksaan dengan alasan ada upaya hukum praperadilan yang sedang berlangsung, KPK menegaskan akan tetap menjalankan proses hukum tanpa terpengaruh. Bahkan Tessa menegaskan, KPK tidak akan mengomentari langkah hukum yang diambil oleh Hasto Kristiyanto dan tim hukumnya.

Dengan langkah ini, KPK memastikan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi politik atau kekuasaan.(*)