Efisiensi Anggaran Mengakibatkan Tidak Ada Pembangunan Jalan Nasional Baru pada 2025

Radarlambar.Bacakoran.co – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengumumkan bahwa pada tahun 2025 tidak akan ada pembangunan jalan nasional baru di Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Anggaran yang tersedia hanya akan dialokasikan untuk pemeliharaan atau preservasi jalan yang sudah ada.

Menteri Dody menjelaskan bahwa efisiensi anggaran Kementerian PUPR disebabkan oleh pemangkasan anggaran dari semula Rp 110,95 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. Akibatnya, pos anggaran yang ada tidak mencakup seluruh program yang direncanakan, termasuk untuk pembangunan jalan nasional baru.

Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 21 Februari 2025 kemarin mengatakan, dengan Fiskal yang terbatas, otomatis pada tahun 2025 ini tidak ada penambahan jalan nasional baru. Anggaran PU lebih difokuskan pada pemeliharaan dan preservasi jalan yang sudah ada.

Meski tidak ada penambahan jalan nasional baru, Menteri Dody menegaskan bahwa salah satu prioritas utama Kementerian PUPR adalah menjaga kualitas jalan yang sudah ada, dengan target kemantapan jalan nasional mencapai 90%. Untuk itu, sebagian besar anggaran akan digunakan untuk preservasi jalan yang saat ini ada, meskipun anggaran yang tersedia hanya mencakup enam bulan pertama tahun 2025.

Dikatakannya, preservasi jalan tetap akan dilakukan, namun karena keterbatasan fiskal, anggaran yang ada baru dapat mengakomodasi selama enam bulan pertama tahun ini. Pihaknya tetap akan memantau dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi keuangan dan kebutuhan di lapangan.

Preservasi jalan, menurut Menteri Dody, sangat penting untuk memastikan kualitas jalan tetap terjaga dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat atau perekonomian daerah. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar kualitas jalan nasional tidak menurun, dan tetap memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menteri Dody juga berharap agar Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan jalan daerah dapat disetujui, sehingga pembangunan jalan-jalan desa yang menghubungkan daerah pertanian dengan pasar-pasar bisa dilanjutkan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Ditambahkannya, dirinya berharap, jika Inpres jalan daerah ini disetujui, pihaknya akan fokus pada pembangunan jalan desa yang menjadi penghubung antara area pertanian dengan pasar-pasar lokal, yang tentunya sangat membantu perekonomian daerah.

Dengan adanya efisiensi anggaran ini, Kementerian PUPR tetap berupaya untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada, sembari memastikan bahwa kualitas infrastruktur jalan tetap optimal demi mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian di Indonesia.(*)