Awal Terungkapnya Korupsi Pertamina yang Merugikan Negara Hingga Rp968,5 Triliun

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Kamis , 27 Feb 2025 - 16:01

Dugaan korupsi BBM di Pertamina terungkap dari keluhan kualitas bahan bakar-Foto ILUSTRASI Radarlambar-

Modus Korupsi dan Dampaknya pada Negara

Praktik korupsi ini juga melibatkan pengaturan harga minyak dan penyalahgunaan proses pengadaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Salah satunya adalah pengaturan harga yang dilakukan dengan melanggar prosedur yang ada, serta pengadaan minyak mentah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini membuat pemerintah harus menanggung biaya subsidi BBM yang sangat besar.

Selain itu, ada dugaan mark-up dalam pengiriman minyak impor, yang menyebabkan biaya yang seharusnya lebih rendah justru membengkak.

Semua pelanggaran ini menyebabkan harga BBM di pasaran melonjak, sementara subsidi yang dikeluarkan pemerintah semakin tinggi.

Upaya Pemerintah untuk Menstabilkan Harga BBM

Kejaksaan Agung berharap dengan terungkapnya kasus ini, pelaku korupsi dapat diberikan sanksi yang setimpal, serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa.

Pemerintah juga diharapkan dapat lebih ketat dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam dan energi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam yang sangat vital bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)

awal terungkapnya korupsi pertamina yang merugikan negara hingga rp968,5 triliun                            radarlambar.bacakoran.co - kasus korupsi besar yang melibatkan pertamina dan menyebabkan kerugian negara hingga mencapai rp968,5 triliun telah menjadi perhatian luas publik. 
tetapi, bagaimana sebenarnya korupsi ini bisa terungkap? berikut adalah rincian awal mula terungkapnya skandal ini yang melibatkan perusahaan energi negara.
 
berawal dari keluhan masyarakat terhadap kualitas bbm
segalanya dimulai dari keluhan masyarakat di beberapa daerah tentang kualitas bahan bakar minyak (bbm), khususnya jenis pertamax, yang dianggap buruk. 
keluhan ini muncul di beberapa lokasi, seperti papua dan palembang, di mana konsumen merasa bahan bakar yang dijual tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
menurut kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung, harli siregar, laporan warga tentang kualitas bbm ini menjadi titik awal dari penyelidikan lebih lanjut. 
“keluhan mengenai kualitas pertamax yang jelek mulai ramai terdengar dari masyarakat di berbagai daerah, termasuk papua dan palembang,” ujar harli.
 
penyelidikan yang mengarah ke dugaan korupsi
setelah mendapatkan keluhan tersebut, kejaksaan agung melanjutkan dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait masalah ini. 
ternyata, keluhan masyarakat berhubungan dengan isu kenaikan harga pertamax yang signifikan serta subsidi pemerintah yang dikeluarkan dalam jumlah besar.
“dari penyelidikan kami, ditemukan bahwa kenaikan harga bbm dan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah menunjukkan adanya praktik yang tidak wajar dalam pengelolaan minyak mentah,” jelas harli.
 
temuan skandal korupsi di pertamina
penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan adanya dugaan praktik korupsi yang terstruktur dalam pengelolaan minyak mentah di pertamina patra niaga. 
sindikat di dalam perusahaan diduga menyebabkan beban subsidi yang sangat tinggi, yang seharusnya tidak perlu terjadi jika tata kelola minyak mentah dijalankan dengan benar.
 
isu oplosan pertamax menyebar
setelah kasus ini mencuat, muncul narasi yang menyebutkan bahwa pertamax dicampur dengan pertalite, yang semakin memperkeruh suasana. 
isu tersebut viral di media sosial, menambah keresahan masyarakat yang sudah mulai curiga terhadap kualitas bbm yang mereka konsumsi.
menanggapi hal tersebut, pertamina segera memberikan klarifikasi. vice president corporate communication pertamina, fadjar djoko santoso, menegaskan bahwa kualitas pertamax yang dijual sudah sesuai dengan spesifikasi ron 92, dan telah lulus uji dari lembaga sertifikasi produk migas (lemigas).
 
penyelidikan dan penetapan tersangka
kejaksaan agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di pt pertamina. 
beberapa di antaranya adalah pejabat tinggi di pertamina patra niaga dan pt kilang pertamina internasional. 
para tersangka termasuk direktur utama pt pertamina patra niaga, riva siahaan, serta beberapa pejabat lainnya yang terlibat dalam pengaturan harga minyak mentah yang melanggar aturan.
direktur penyidikan jampidsus kejagung, abdul qohar, menjelaskan bahwa skandal ini bermula pada tahun 2018, ketika pemerintah mencoba memenuhi kebutuhan minyak mentah dari dalam negeri. 
namun, sejumlah tersangka memilih untuk melakukan impor minyak mentah dan memanipulasi proses pengadaan untuk kepentingan pribadi.
 
modus korupsi dan dampaknya pada negara
praktik korupsi ini juga melibatkan pengaturan harga minyak dan penyalahgunaan proses pengadaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. 
salah satunya adalah pengaturan harga yang dilakukan dengan melanggar prosedur yang ada, serta pengadaan minyak mentah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
hal ini membuat pemerintah harus menanggung biaya subsidi bbm yang sangat besar.
selain itu, ada dugaan mark-up dalam pengiriman minyak impor, yang menyebabkan biaya yang seharusnya lebih rendah justru membengkak. 
semua pelanggaran ini menyebabkan harga bbm di pasaran melonjak, sementara subsidi yang dikeluarkan pemerintah semakin tinggi.
 
upaya pemerintah untuk menstabilkan harga bbm
kejaksaan agung berharap dengan terungkapnya kasus ini, pelaku korupsi dapat diberikan sanksi yang setimpal, serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa. 
pemerintah juga diharapkan dapat lebih ketat dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam dan energi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam yang sangat vital bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 9 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan