Pemkab Lambar Diminta Atasi Kelangkaan dan Harga LPG

WAYTENONG – Masyarakat Kabupaten Lampung Barat (Lambar) terus mengeluhkan kelangkaan dan tingginya harga jual liquid petroleum gas (LPG/Elpiji) 3 kilogram, yang sudah meresahkan banyak pihak. Meski pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas ini, harga gas di lapangan masih jauh lebih tinggi dari yang ditentukan.

Kelangkaan ini semakin memperburuk kondisi perekonomian warga yang bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Di beberapa kios pengecer di Lambar, harga gas Elpiji 3 kg dijual dengan harga antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per tabung, jauh di atas HET yang seharusnya berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.

Ponirin, salah satu warga Kecamatan Waytenong, berharap agar Bupati Parosil Mabsus yang baru dilantik segera turun tangan untuk menanggulangi masalah ini.

“Kami sangat berharap agar Bapak Bupati Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Mad Hasnurin dapat segera menertibkan distribusi dan penjualan gas Elpiji 3 kg di daerah ini,” ujar Ponirin.

Menurutnya, kelangkaan gas subsidi ini sudah berlangsung cukup lama dan semakin memperburuk daya beli masyarakat. Ia pun menyayangkan kenyataan bahwa meskipun gas Elpiji 3 kg disubsidi, harga yang dipatok oleh pengecer jauh lebih tinggi, bahkan kadang kualitasnya pun menurun.

“Gas Elpiji subsidi sekarang rasanya seperti gas non-subsidi. Kami seringkali membeli gas dengan harga yang sangat tinggi, bahkan lebih mahal dari harga yang seharusnya,” tambahnya.

Pernyataan Ponirin ini tidak tanpa alasan. Selama beberapa bulan terakhir, kelangkaan gas Elpiji 3 kg terjadi hampir di seluruh wilayah Lambar, dan beberapa warga terpaksa membeli gas dengan harga yang jauh di atas ketentuan pemerintah.

“Jika harga terus melonjak seperti ini, kami bisa kesulitan membeli gas untuk kebutuhan sehari-hari,” keluh Ponirin.

Ponirin juga mengaitkan masalah ini dengan kebijakan ketegasan yang selama ini diterapkan oleh Bupati Parosil Mabsus terkait kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap ketegasan tersebut bisa diterapkan juga dalam penertiban distribusi gas Elpiji, sehingga harga yang ditetapkan pemerintah dapat dipatuhi oleh pengecer.

Gas Elpiji 3 kg sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, sebagai bahan bakar untuk memasak. Bagi banyak keluarga, gas Elpiji 3 kg adalah pilihan utama karena lebih terjangkau dibandingkan gas non-subsidi atau bahan bakar lainnya. Oleh karena itu, kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak terkendali menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat.

Harapan kini tertuju pada Pemkab Lambar untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pengecer yang tidak mematuhi ketentuan harga dan memastikan distribusi gas Elpiji subsidi tetap berjalan lancar. Masyarakat juga mengharapkan Pemkab Lambar untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan agen dan distributor gas, guna memastikan ketersediaan gas Elpiji 3 kg di pasaran dan mencegah adanya praktik harga yang merugikan konsumen. *