Pemerintah Siap Advokasi Warga Bekasi Korban TPPO di Kamboja

pemerintah siap advokasi warga bekasi korban tppo di kamboja radarlambar.bacakoran.co – menteri pelindungan pekerja migran indonesia (p2mi), abdul kadir karding, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengadvokasi warga bekasi yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (tppo) di kamboja. kepada wartawan saat berkunjung ke bekasi, jawa barat, jum’at 28 maret 2025 kemarin, menteri p2mi abdul kadir karding mengaku pihaknya kini sedang berupaya membantu dengan melakukan advokasi di kamboja. dalam kesempatan itu juga, karding menegaskan bahwa indonesia tidak memiliki kerja sama resmi terkait penempatan pekerja migran di tiga negara yaitu kamboja, thailand dan myanmar. ia bahkan mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat untuk tidak bekerja di negara-negara tersebut karena tingginya risiko tppo. ditegaskannya, hingga kini pihaknya sangat melarang warga indonesia untuk bekerja di tiga negara itu karena sangat rawan dengan kasus terjadinya perdagangan manusia. lebih lanjut, karding menyebut bahwa pekerja migran yang berangkat ke negara-negara tersebut tanpa melalui jalur resmi dianggap tidak prosedural atau ilegal menurut regulasi kementerian. dikatakannya, dari sudut pandang hukum, pekerja migran yang berada di kamboja, myanmar dan thailand adalah non-prosedural. “secara hukum, ini sebenarnya di luar tanggungjawab pemerintah. tapi, karena mereka adalah warga negara indonesia, kami tetap berkewajiban untuk membela mereka,” ujarnya. kasus tppo yang menimpa warga bekasi kasus tppo kembali menjadi sorotan setelah seorang warga bekasi, soleh darmawan (24), ditemukan meninggal dunia di kamboja. soleh diduga menjadi korban perdagangan manusia setelah sebelumnya berangkat ke luar negeri dengan iming-iming pekerjaan yang menggiurkan. menurut diana ibunya, soleh berpamitan untuk bekerja di thailand pada februari 2025 dengan bantuan seorang teman. tapi, keluarga tidak mengetahui secara pasti nama yayasan atau agen yang memberangkatkannya negara tujuannya itu. soleh dijanjikan pekerjaan sebagai koki dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan di indonesia. namun, sejak keberangkatannya, ia hanya berkomunikasi dengan keluarga secara terbatas dan tidak pernah memberikan informasi yang jelas mengenai pekerjaannya. diakuinya, jika dia membuat roti, dia cerita sambil bekerja. tapi kali ini dia selalu berada di atas kasur dan berselimut. katanya baru pulang kerja, “tapi tidak pernah ada tanda-tanda aktivitas seperti biasanya,” ungkap diana pada kamis 27 maret 2025 kemarin. pada awal maret, keluarga mendapat kabar bahwa soleh telah meninggal dunia pada 3 maret 2025. setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa soleh ternyata tidak bekerja di thailand, melainkan di kamboja. sedhingga pihak keluarganya pun merasa ditipu oleh pihak yang memberangkatkannya ke thailand itu. “kami tidak pernah diberi tahu dia bekerja di mana dan sebagai apa. kami baru mengetahui keberadaannya setelah ada kabar kematiannya. dari teman-teman kampusnya, kami baru tahu bahwa terakhir ia terdeteksi berada di kamboja,” kata diana. jenazah soleh akhirnya dipulangkan ke indonesia pada 15 maret 2025 dan dimakamkan keesokan harinya di pemakaman keluarga di bekasi. namun, pihak keluarga menemukan adanya kejanggalan dalam kematiannya, terutama setelah melihat kondisi tubuhnya yang tidak wajar. “saat saya memandikan jenazahnya, saya melihat ada luka sobek di bagian perutnya. banyak yang mengatakan itu seperti bekas operasi, dan mereka menduga organnya diambil,” ungkap diana dengan suara bergetar. upaya pemerintah dalam mengatasi tppo menanggapi kasus ini, menteri p2mi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan otoritas kamboja untuk mengusut tuntas kasus kematian soleh. selain itu, pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja ke luar negeri agar kasus serupa tidak terulang. “kami akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memastikan keadilan bagi soleh dan keluarganya. kami juga akan memperketat regulasi agar tidak ada lagi pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia,” tutur karding. kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, terutama di negara-negara yang tidak memiliki kerja sama resmi dengan indonesia. pemerintah juga mengimbau agar calon pekerja migran memastikan jalur keberangkatan mereka legal dan terdaftar di instansi resmi guna menghindari risiko tppo. dengan adanya advokasi dari pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan kasus perdagangan manusia dapat diminimalisir, sehingga pekerja migran indonesia dapat bekerja dengan aman dan terlindungi.(*)

Tag

• # masyakarat banyak tidak indahkan larangan pemerintah
• # indonesia larang pmi bkerja di tiga negara
• # p2mi siap advokasi korban tppo di kamboja

Share

• 
• 
• 
• 
•