Benarkah Tanah Tanpa Sertifikat Elektronik Bisa Disita Negara?

benarkah tanah tanpa sertifikat elektronik bisa disita negara? radarlambar.bacakoran.co - pemerintah indonesia telah menerapkan digitalisasi sertifikat tanah melalui program sertifikat elektronik. jika sebelumnya sertifikat tanah diterbitkan dalam bentuk fisik dengan sampul hijau, kini dokumen tersebut tersedia dalam format digital untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi administrasi.   namun, belakangan ini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa tanah tanpa sertifikat elektronik dapat disita oleh negara. isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah sebuah video viral mengklaim bahwa pemilik tanah harus mengonversi sertifikat mereka ke bentuk digital sebelum tahun 2026, jika tidak, aset tersebut akan menjadi milik negara.   klarifikasi pemerintah: tidak ada penyitaan tanah kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) menegaskan bahwa informasi mengenai penyitaan tanah bagi yang belum memiliki sertifikat elektronik adalah hoaks. menteri atr/kepala bpn, nusron wahid, memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang mengharuskan masyarakat segera beralih ke sertifikat elektronik atau menghadapi risiko kehilangan tanah mereka.   menurut nusron, digitalisasi sertifikat tanah bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kemudahan akses terhadap dokumen kepemilikan. salah satu manfaatnya adalah menghindari kehilangan dokumen akibat bencana alam, seperti banjir atau kebakaran, yang bisa merusak sertifikat fisik.   nusron pada rabu 2 april 2025 program digitalisasi itu dirancang untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap sertifikat tanah. jika sertifikat fisik hilang akibat bencana, versi digitalnya akan tetap aman dan memudahkan proses administrasi bagi pemilik tanah.   konversi ke sertifikat digital bersifat sukarela lebih lanjut, nusron menjelaskan bahwa pemerintah tidak mewajibkan masyarakat untuk segera mengubah sertifikat tanah mereka menjadi versi digital. konversi ini bersifat sukarela dan lebih ditujukan untuk meningkatkan keamanan serta integrasi data pertanahan.   meski tidak diwajibkan, pemerintah tetap menyarankan agar pemilik tanah, terutama mereka yang sertifikatnya diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997, mempertimbangkan untuk melakukan konversi. hal ini untuk mengurangi risiko kehilangan dokumen akibat usia sertifikat yang sudah lama.   ditambahkannya, pihaknya tidak akan menyita tanah yang belum memiliki sertifikat elektronik. tapi, masyarakat disarankan untuk mempertimbangkan konversi, terutama bagi sertifikat yang sudah berusia puluhan tahun.   informasi yang menyebutkan bahwa tanah tanpa sertifikat elektronik akan disita oleh negara adalah tidak benar. pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengambil alih tanah milik masyarakat yang belum dikonversi ke format digital. digitalisasi sertifikat tanah bertujuan untuk memberikan keamanan lebih baik serta mempermudah proses administrasi tanpa menghilangkan hak kepemilikan masyarakat. (*)

Tag

• # sertifikal elektronik
• # sertifikal konvensional
• # sertifikal digital
• # sertifikal tanah dan bangunan

Share

• 
• 
• 
• 
•