Realisasi Retribusi Capai Rp25 Miliar, Bapenda Optimis Tembus Target

BALIKBUKIT – Pendapatan dari sektor retribusi di Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Juli 2025, realisasi retribusi daerah sudah menyentuh angka Rp25 miliar lebih dari total target sebesar Rp42 miliar tahun ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, M.P., menyampaikan, pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi berpeluang besar mencapai, bahkan melebihi target hingga akhir tahun.

"Realisasi per Juli ini sudah lebih dari Rp25 miliar, artinya sudah sekitar 60 persen dari target. Ini perkembangan yang sangat menggembirakan," ungkap Daman, Minggu (10/8).

Dari tiga jenis retribusi yang dikelola, kata Daman, retribusi jasa umum menjadi penyumbang terbesar dengan angka lebih dari Rp24 miliar. Jenis retribusi ini meliputi layanan yang langsung menyentuh masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, kebersihan, pelayanan pasar, hingga parkir di tepi jalan umum.

Sementara itu, retribusi jasa usaha yang ditargetkan Rp1,6 miliar, hingga kini baru mengumpulkan sekitar Rp584 juta. Sektor ini mencakup pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, seperti gedung, pasar grosir, rumah potong hewan, hingga objek wisata.

Meski dari segi nominal masih yang paling kecil, retribusi perizinan tertentu khususnya dari penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB justru mencatat persentase capaian tertinggi, yakni 77,02 persen atau Rp154 juta dari target Rp200 juta.

Daman tak menampik bahwa masih ada tantangan dalam memaksimalkan potensi retribusi, terutama dari sektor jasa usaha. Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah pengelola retribusi untuk lebih aktif melakukan penagihan dan pelaporan potensi yang ada.

"Kami dorong seluruh OPD untuk lebih proaktif. Semakin optimal penagihannya, semakin besar kontribusinya untuk membiayai pembangunan daerah," tegasnya.

Lebih jauh, Daman menambahkan, apabila target retribusi bisa tercapai atau bahkan terlampaui, maka ini akan menjadi bukti nyata bahwa Lampung Barat mampu membiayai pembangunan secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pusat.

“Ini bukan sekadar pencapaian angka, tapi bentuk komitmen kita dalam memperkuat pondasi keuangan daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (lusiana)