Apindo Ingatkan Pemerintah: Jangan Tergesa Longgarkan Aturan TKDN

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Di tengah wacana revisi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan kehati-hatian. 

Mereka menilai pelonggaran aturan TKDN tak bisa dilakukan secara tergesa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap industri dalam negeri yang selama ini telah berupaya patuh dan membangun kapasitas produksi nasional.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, Adhi Lukman, menekankan bahwa kebijakan semacam ini harus bersifat selektif dan berbasis data. Ia mengingatkan agar langkah apapun yang diambil tidak sampai merugikan pelaku industri yang sudah berkomitmen menggunakan bahan baku lokal.

“Kami terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar setiap kebijakan tetap berpihak pada pelaku industri yang sudah bekerja keras memenuhi TKDN. Jangan sampai perubahan regulasi justru melemahkan mereka,” ujar Adhi.

Menurutnya, salah satu bentuk perlindungan yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan insentif bagi industri yang menggunakan komponen lokal dalam proses produksinya. Dengan dukungan fiskal yang tepat, ia yakin daya saing industri nasional akan lebih kuat, terutama menghadapi tekanan dari produk-produk impor.

Adhi turut menyoroti kondisi sektor industri susu sebagai contoh. Saat ini menurutnya serapan terhadap pasokan susu lokal masih rendah—baru sekitar 20 persen. 

Ia berharap, dengan adanya dorongan dari sisi kebijakan dan peningkatan kapasitas peternak lokal, industri dapat lebih banyak menyerap produk dalam negeri dan menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri.

Tak hanya insentif fiskal, Apindo juga meminta adanya reformasi di sisi birokrasi. Proses perizinan yang efisien, menurut mereka, akan menjadi daya dorong signifikan bagi pengusaha lokal untuk terus mengandalkan produk buatan dalam negeri.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat mengutarakan niat pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi TKDN, pada forum Sarasehan Ekonomi Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya bahwa aturan TKDN harus selaras dengan dinamika industri yang cepat berubah.

“Semangat nasionalisme tetap jadi roh utama, tapi kita juga perlu realistik. Jika aturannya terlalu kaku, bisa-bisa malah menghambat inovasi dan daya saing,” kata Prabowo.

Sebagai gantinya, pemerintah membuka opsi untuk menerapkan pendekatan baru—yakni memberikan insentif yang lebih tepat sasaran ketimbang sekadar mengejar angka TKDN secara kaku.

Kini, pemerintah dihadapkan pada tantangan penting: menjaga keseimbangan antara perlindungan industri lokal dan tuntutan kompetisi global. 

Di sinilah Apindo berharap agar setiap kebijakan tetap mengakar pada semangat membangun kemandirian nasional, tanpa melupakan tantangan nyata yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan.(*)