Prabowo Siap Tertibkan Pajak Orang Kaya Targetkan Hapus Outsourcing

Radarlambar.bacakoran.co — Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah tegas dalam membenahi sistem ekonomi nasional. Dua isu besar jadi sorotan: penertiban pajak bagi orang kaya dan rencana penghapusan sistem outsourcing yang dinilai menindas pekerja.

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan menyasar individu dengan pendapatan tinggi. Pajak penghasilan bagi golongan ini akan dikaji ulang sebagai bagian dari reformasi fiskal besar-besaran. Tujuannya jelas: keadilan. Siapa yang kaya harus memberi kontribusi lebih besar bagi negara.

Untuk mengawal agenda tersebut, Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, lembaga baru yang bakal diisi oleh pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini diberi mandat penting: menyuarakan kepentingan buruh dan menyiapkan rekomendasi kebijakan perpajakan yang lebih adil.

Prabowo menilai sistem pajak saat ini masih timpang. Beban pajak belum proporsional. Mereka yang berpenghasilan rendah kerap menanggung beban yang seharusnya lebih layak ditanggung kalangan atas. Di sinilah keadilan fiskal diuji: bukan soal siapa bayar, tapi siapa yang mampu bayar lebih.

Tak berhenti di pajak, Prabowo juga menabuh genderang perang terhadap praktik outsourcing. Sistem kerja kontrak jangka pendek yang sering kali merugikan buruh itu dinilai tidak manusiawi dan tak sesuai dengan semangat kesejahteraan. Pemerintah ingin menghapus praktik ini—bukan nanti, tapi sesegera mungkin. Meski begitu, pendekatan tetap realistis, mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan investasi.

Presiden mengingatkan: investasi dan perlindungan buruh bukan dua kutub yang harus dipertentangkan. Tanpa investor, pabrik tak berjalan. Tapi tanpa perlindungan, buruh akan terus jadi korban.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti kebocoran dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun untuk rakyat miskin. Namun laporan di lapangan menunjukkan banyak bantuan justru jatuh ke tangan yang tak berhak. Evaluasi ketat pun sedang dilakukan agar subsidi benar-benar sampai ke mereka yang paling membutuhkan.

Seluruh pesan ini disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monas, Jakarta. Ia didampingi tiga konfederasi buruh besar: KSPI, KSBSI, dan KSPSI. Sementara itu, serikat buruh dan kelompok masyarakat sipil lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI sebagai bentuk tekanan politik agar janji-janji ini tak sekadar menjadi retorika.

Pesan Prabowo jelas: keadilan ekonomi tak bisa lagi ditunda. Pajak untuk orang kaya, perlindungan untuk buruh. Negara harus hadir di tengah ketimpangan. (*/rinto)