Inggris Hentikan Perundingan Dagang dengan Israel, Kecam Tindakan Militer di Gaza

Radarlambar.bacakoran.co -Pemerintah Inggris secara resmi menghentikan perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Israel sebagai bentuk protes atas eskalasi agresi militer di Gaza serta blokade bantuan kemanusiaan. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, dalam pernyataan resminya.

Meski hubungan dagang yang telah berlaku tetap dihormati, Inggris menyatakan tidak dapat melanjutkan diskusi mengenai FTA baru selama pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus menjalankan kebijakan yang dinilai represif di wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Gaza.

Penghentian ini disertai dengan pengumuman sanksi terhadap sejumlah organisasi dan individu pemukim ilegal. Langkah tersebut juga menyusul seruan bersama Inggris, Prancis, dan Kanada untuk memberikan tekanan internasional terhadap Israel, yang dinilai gagal merespons seruan gencatan senjata dan membuka akses bantuan.

David Lammy menegaskan bahwa dukungan Inggris terhadap hak Israel untuk membela diri tetap ada, terutama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober. Namun, ia menyebut bahwa respons militer Israel telah melampaui batas kewajaran, dan taktik yang digunakan justru memperparah penderitaan warga sipil serta memperkuat ekstremisme.

Lammy secara tegas mengutuk pernyataan Menteri Israel, Bezalel Smotrich, yang menggunakan istilah “pembersihan” dalam konteks Gaza. Ia menyebut retorika tersebut sebagai bentuk ekstremisme yang harus ditolak keras oleh komunitas internasional.

Dalam pidatonya di parlemen, Lammy juga menyerukan perlunya gencatan senjata dan solusi politik jangka panjang yang adil melalui kerangka solusi dua negara. Ia memperingatkan bahwa tindakan Israel yang terus memblokir bantuan dan memperluas operasi militer hanya akan memperburuk konflik serta menciptakan generasi yang terpapar trauma dan kerentanan terhadap radikalisasi.

Pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP) di Westminster, Stephen Flynn, menyambut sikap tegas pemerintah namun mendesak langkah lebih konkret. Ia menyerukan pemungutan suara parlemen untuk mengakui negara Palestina serta mendukung Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang tengah menyidik Israel atas dugaan kejahatan perang.

Flynn juga menuntut agar Inggris segera menghentikan penjualan senjata ke Israel dan mengambil langkah nyata dalam mendukung penegakan hukum internasional.

Keputusan Inggris ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negerinya terhadap konflik Israel-Palestina, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintahan Netanyahu untuk menghentikan aksi militer dan membuka jalur diplomasi . (*)