LPJ APBD 2024, Parosil Ungkap Tantangan Fiskal dan Harapan Masa Depan Lampung Barat

PEMKAB Lampung Barat resmi menyampaikan LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Selasa 17 Juni 202. Foto Dok--
BALIKBUKIT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat resmi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (27/6/2025).
Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang DPRD, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus memaparkan kondisi keuangan daerah serta tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah dalam mengelola dana publik.
Dalam nota pengantarnya, Parosil menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilakukan secara reaktif. Dibutuhkan perencanaan matang, kebijakan strategis, dan keberanian menggali sumber pendapatan baru demi mewujudkan kemandirian fiskal yang selama ini masih menjadi PR besar daerah.
Salah satu isu utama yang diangkat Parosil adalah tingginya ketergantungan Lampung Barat terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio Dana Transfer terhadap total pendapatan daerah mencapai 93,54%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 6,46% dari total penerimaan.
“Ini tantangan serius. Ketergantungan fiskal seperti ini membuat ruang gerak daerah terbatas. Kita harus berani membuat terobosan agar PAD bisa menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan,” ujar Parosil
Tahun 2024, lanjut dia, realisasi pendapatan Lampung Barat tercatat sebesar Rp1,111 triliun, sedikit di bawah target yang dipatok sebesar Rp1,119 triliun. Meski begitu, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 12,72% dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai Rp985,83 miliar.
Dari komposisi penerimaan tersebut, PAD hanya berkontribusi sekitar Rp71,83 miliar, sementara pendapatan dari transfer pusat dan provinsi mencapai Rp1,03 triliun.
Di sisi belanja, Parosil menyampaikan bahwa pemerintah berhasil merealisasikan 94,52% dari total anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp1,13 triliun, yakni sekitar Rp1,06 triliun. Angka ini juga meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya menyentuh Rp984,4 miliar.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp734,51 miliar (68,76%), belanja modal Rp155,34 miliar (14,54%), belanja tak terduga Rp1,96 miliar serta Transfer bagi hasil ke Desa dan Bantuan Keuangan Rp176,4 miliar
Dengan efisiensi yang baik, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp53,72 miliar, yang diharapkan bisa memperkuat pembiayaan kegiatan strategis di tahun berjalan.
Parosil juga menyampaikan kondisi neraca keuangan daerah. Total aset Pemkab Lampung Barat tahun 2024 mencapai Rp2,91 triliun, nyaris stagnan dibanding tahun sebelumnya. Namun, komposisi aset tetap masih mendominasi, yakni sebesar Rp2,53 triliun atau 87% dari total aset, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berinvestasi cukup besar pada infrastruktur jangka panjang.
Menutup laporannya, Parosil menegaskan bahwa penyampaian LPJ bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan langkah evaluatif penting untuk perbaikan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami membuka ruang bagi seluruh anggota dewan untuk memberikan masukan. Harapan kami, Lampung Barat bisa kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” pungkas dia. (lusiana)