Pendidikan di Lampung Barat Sedang Tidak Baik-Baik Saja!

BALIKBUKIT – Dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Barat disorot tajam oleh Fraksi Demokrat DPRD setempat. Dalam sidang paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa kondisi pendidikan di Bumi Beguai Jejama Sai Betik ini masih jauh dari kata ideal.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Edi Gunawan, menyebut secara tegas bahwa sektor pendidikan di Lampung Barat saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja.

"Masih banyak sekolah yang tidak layak, baik dari sisi fasilitas fisik maupun kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer dan kepala sekolah swasta. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada kualitas pendidikan kita," tegas Edi dalam penyampaian pandangan umum fraksi  di Ruang Sidang Marghasana, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, ketimpangan fasilitas dan rendahnya perhatian terhadap tenaga pendidik menjadi akar dari persoalan mutu pendidikan di daerah. Banyak sekolah yang mengalami keterbatasan ruang belajar, sarana pendukung pembelajaran yang minim, hingga absennya jaminan kesejahteraan yang layak bagi para pengajar.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti lemahnya komitmen dalam menjaga kualitas tata kelola pendidikan. Mereka menyebut masih ada aparat pelaksana program yang bekerja setengah hati, sehingga pembangunan di bidang pendidikan justru terkesan sebagai proyek tahunan yang tak menyentuh akar persoalan.

Ia juga menyinggung soal kurangnya profesionalitas di tubuh pelaksana teknis pendidikan. Dampaknya, banyak program yang dicanangkan tidak berjalan optimal dan kehilangan esensi utamanya: memperbaiki masa depan generasi muda Lampung Barat.

Lebih jauh ia meminta agar pemerintah daerah tidak lagi menunda solusi. Mereka mendesak agar dalam RPJMD lima tahun ke depan, pendidikan menjadi prioritas utama dengan anggaran yang berpihak pada peningkatan kualitas sekolah dan kesejahteraan guru.

"Kami ingin ada langkah konkret, bukan sekadar retorika. Pendidikan adalah fondasi utama membangun masa depan, dan sudah saatnya Lampung Barat tidak lagi main-main dalam urusan ini," tegas Edi.

Terusnya, pihaknya menyarankan adanya audit menyeluruh terhadap kondisi sekolah, serta penataan ulang skema insentif bagi guru honorer dan pengelola sekolah swasta. 

Dengan kritik yang dilontarkan, Fraksi Demokrat berharap agar RPJMD 2025 - 2029 tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat strategis membenahi sektor pendidikan yang kini sedang berada di titik nadir. (lusiana)