Pemkab-Kejari Sepakat Perkuat Penanganan Hukum Perdata-TUN

BALIKBUKIT – Pemkab Lampung Barat menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di seluruh pemerintahan kecamatan dan Pekon wilayah setempat.

Kesepakatan bersama ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat M. Zainur Rochman di Aula Kejaksaan setempat, Senin 14 Juli 2025. 

Parosil Mabsus menyambut baik dan berterima kasih atas komitmen Kejaksaan Negeri membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal penanganan permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam MoU tersebut.

"Saya berharap sinergitas dengan Kejaksaan ini dapat terus ditingkatkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku," harap Parosil Mabsus. 

Menurut Parosil Mabsus, penyelesaian terhadap penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha terkait Pemerintah Daerah perlu adanya penanganan cepat dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian upaya Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha. 

"Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun diluar pengadilan yang dihadapi pemerintah Kabupaten," kata dia. 

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Zainur Rochman mengatakan, dengan adanya sinergi tersebut diharapkan, Kejaksasaan Negeri bisa mensupport Pemerintah Kabupaten Lampung Barat khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

"MoU ini tidak boleh selesai hanya sampai sini saja, tetapi ke depan kita isi dengan hal positif. Dengan adanya MoU ini diharapkan mampu meningkatkan komitmen terhadap tatakelola yang bersih," tutupnya. (edi/nopri)