Pemkab Pesbar akan Bahas Langkah Antisipasi Beras Oplosan

PESISIR TENGAH – Isu dugaan peredaran beras oplosan belakangan kembali mencuat dan menimbulkan keresahan di berbagai daerah. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia bahkan telah bergerak cepat dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ritel modern. Langkah itu ditempuh untuk memastikan bahwa beras yang dijual ke masyarakat sesuai standar mutu dan tidak merugikan konsumen.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) juga tidak tinggal diam. Melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopdag), Pemkab Pesbar tengah mempersiapkan langkah antisipasi yang tepat dan terukur. Fokus utamanya adalah melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memastikan produk kebutuhan pokok, khususnya beras, tetap aman dan layak konsumsi.

“Kami masih akan rapat bersama stakeholder dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemkab setempat guna membahas persoalan tersebut, khususnya yang ada di Pesbar ini,” kata Kabid Perdagangan Diskopdag Pesbar, Panji Adha Santoso, S.Kom., M.M., mendampingi Kepala Diskopdag Pesbar, Siswandi, S.Kom., M.H., Selasa, 29 Juli 2025.

Menurut Panji, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar langkah yang diambil Pemkab Pesbar tidak hanya reaktif, tetapi juga menyeluruh dan sesuai kondisi riil di lapangan. Pemkab Pesbar akan mengkaji terlebih dahulu sejauh mana potensi peredaran beras oplosan di wilayahnya sebelum memutuskan apakah perlu melakukan sidak ke ritel atau gudang distributor.

“Meski di daerah lain telah mengambil langkah, namun untuk di Pesbar tentunya tetap akan dibahas terlebih dahulu dengan satker maupun instansi terkait lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Pesbar, Antoni Wijaya, S.IP., turut memberikan penjelasan terkait sikap Pemkab Pesbar. Ia tidak menampik bahwa potensi masuknya beras oplosan ke wilayah Pesbar tetap ada, mengingat banyaknya ritel modern yang beroperasi.

“Memang terkait dengan ramainya informasi peredaran beras oplosan dari berbagai merek tersebut kemungkinan untuk di Pesbar ini ada, karena memang di wilayah ini juga terdapat banyak ritel,” katanya.

Meski begitu, Antoni memastikan, langkah konkret yang akan diambil Pemkab Pesbar tetap melalui koordinasi mendalam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta menunggu arahan pimpinan daerah. “Mengenai langkah dan upaya Pemkab Pesbar dalam menindaklanjuti itu tentu akan dibahas terlebih dahulu dengan satker maupun OPD terkait, dan juga dikoordinasikan dengan pimpinan. Karena itu, kita juga masih menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut,” pungkasnya. (yayan/*)