Negara-Negara Arab Desak Hamas Letakkan Senjata, Serukan Dukungan untuk Solusi Dua Negara

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Tekanan terhadap Hamas semakin kuat. Dalam langkah diplomatik yang tak biasa, sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, dan Mesir secara terbuka meminta Hamas menghentikan kekuasaan mereka di Jalur Gaza dan menyerahkan kendali kepada Otoritas Palestina.

Seruan tersebut menjadi bagian dari deklarasi internasional yang diumumkan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Selasa, 29 Juli 2025. Forum itu digagas bersama oleh Arab Saudi dan Perancis, serta didukung oleh 22 anggota Liga Arab, seluruh negara Uni Eropa, dan 17 negara lainnya.

Isi deklarasi menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah Palestina idealnya berada sepenuhnya di bawah kendali Otoritas Palestina, dengan bantuan dan pemantauan internasional.

“Untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza, kekuasaan Hamas harus diakhiri, dan kelompok tersebut wajib menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina dengan dukungan global,” demikian pernyataan yang tertulis dalam dokumen resmi.

Kecaman terhadap Serangan 7 Oktober
Deklarasi juga memuat kutukan keras atas serangan mematikan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dan memicu eskalasi besar-besaran.

Sebagai langkah pascakonflik, negara-negara pendukung juga mengusulkan pembentukan misi stabilisasi internasional sementara di Jalur Gaza, yang akan bekerja di bawah koordinasi PBB dan diundang langsung oleh Otoritas Palestina.

“Kami menyambut partisipasi sejumlah negara yang bersedia mengirimkan pasukan perdamaian,” tulis deklarasi tersebut.

Respons Global dan Harapan Normalisasi
Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noel Barrot, menyebut deklarasi ini sebagai terobosan diplomatik. Menurutnya, baru kali ini negara-negara Arab secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap aksi teror, termasuk serangan Hamas, serta mendesak perlucutan senjata kelompok tersebut.

“Ini menjadi indikasi bahwa dunia Arab mulai membuka pintu menuju kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel di masa depan,” ujar Barrot di markas besar PBB.

Forum Keluarga Sandera dan Korban Hilang—organisasi yang mewakili keluarga warga yang diculik Hamas—juga mengapresiasi langkah tersebut. Mereka menyebut deklarasi ini sebagai pengakuan penting terhadap penderitaan warga sipil yang menjadi korban konflik.

“Penculikan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan harus ditolak oleh semua pihak,” tulis pernyataan mereka.

Solusi Dua Negara dan Penolakan Israel
Selama beberapa tahun terakhir, Arab Saudi aktif mendorong realisasi solusi dua negara sebagai langkah damai permanen antara Israel dan Palestina. Perancis bahkan mengumumkan akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang, dengan Inggris disebut-sebut tengah mempertimbangkan langkah serupa.

Namun, rencana ini ditolak tegas oleh Israel dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menegaskan bahwa Israel tidak mendukung solusi dua negara, dengan alasan bahwa opsi tersebut dinilai tidak menjamin keamanan nasional mereka. (*)