Sampah Jadi Masalah Serius,Pemkab Lambar Siapkan Strategi Inovatif

BALIKBUKIT - Persoalan sampah yang kian mendesak di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten setempat. Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Rabu (27/8/2025) di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Komplek Perkantoran Pemkab Lambar, berbagai strategi pengelolaan sampah dibahas secara intensif.

Mengusung tema "Strategi Pengelolaan Sampah: Mendorong Sinergi dan Inovasi Penanganan Sampah di Kabupaten Lampung Barat", kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pirwan, dan dihadiri oleh sejumlah kepala OPD, termasuk Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Sugeng Raharjo. Turut hadir secara daring, Achmad Jon Viktor, Kasi Pengelolaan Sampah DLH Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Pirwan menegaskan bahwa sampah merupakan ancaman serius jika tidak dikelola dengan baik. Saat ini, Lampung Barat menghasilkan rata-rata 35,4 ton sampah per hari atau mencapai 46.208 ton per tahun. Namun, dari jumlah tersebut, baru 32,54 persen atau sekitar 15.034 ton per tahun yang berhasil ditangani.

“Kita tidak bisa mengelola sampah dengan sempurna dalam waktu singkat. Tapi minimal, tahun ini kita pastikan sampah ada di tempatnya, bukan tempat sampah ada di mana-mana,” ujar Pirwan.

Ia menekankan perlunya edukasi dan kampanye masif kepada masyarakat agar kesadaran terhadap pengelolaan sampah dapat tumbuh sejak dari tingkat RT/RW. “Harus ada tempat sampah sementara (TPSS) dan kelompok pengelola sampah di setiap pekon. Sampah harus dipilah sejak dari rumah, agar yang sampai ke TPA hanya benar-benar yang tidak bisa dimanfaatkan lagi,” tambahnya.

Tak hanya itu, Pirwan juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sampah non-organik melalui bank sampah, yang menurutnya tidak hanya berdampak lingkungan, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga dari hasil daur ulang dan kreasi.

Sementara itu, Sugeng Raharjo menilai persoalan sampah sudah menjadi isu strategis dalam konteks keberlanjutan lingkungan. “Jika tidak ditangani secara sistematis dan kolaboratif, maka kita akan menghadapi dampak lingkungan yang besar, mulai dari pencemaran hingga kerusakan ekosistem yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat,” ujarnya.

Sugeng juga mengingatkan bahwa berdasarkan target nasional, pada tahun 2029, seluruh kabupaten/kota di Indonesia diharapkan mampu mengelola 100 persen timbunan sampah.

“Itulah kenapa penting bagi kita semua—pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mulai merumuskan kebijakan berkelanjutan dan mengalokasikan sumber daya secara tepat,” tegasnya.

FGD ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyusun strategi pengelolaan sampah yang lebih inovatif, berbasis data, dan partisipatif, sehingga Lampung Barat dapat menjadi daerah yang tangguh dan bersih dari ancaman sampah. (lusiana)