Parosil Desak Kementerian PUPR Tuntaskan Jalan Longsor di Mutaralam

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Kepedulian terhadap infrastruktur tak bisa setengah hati. Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dengan tegas meminta dukungan penuh dari Kementerian PUPR untuk menangani kerusakan jalan akibat longsor di Pekon Mutaralam, Kecamatan Waytenong. Ia menyebut, bencana ini bukan hanya urusan daerah, melainkan tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

Permintaan itu disampaikan Parosil dalam forum strategis yang digelar di Lamban Sabah, Bandar Lampung, Jumat (29/8), bersama Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri dan jajaran kepala balai kementerian terkait, termasuk Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Lampung, Balai Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, BMKG, hingga Basarnas.

Forum lintas lembaga ini turut melibatkan kepala daerah dari delapan kabupaten/kota di Dapil I Lampung, menjadikannya momentum penting untuk menyuarakan langsung aspirasi daerah kepada kementerian.

“Kami sudah ajukan proposal, tapi responsnya minim. Longsor ini dampaknya dari saluran jalan nasional, jadi jelas ini harus ditangani bersama,” ujar Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus.

Dalam pemaparannya, Parosil menekankan bahwa kondisi geografis Lampung Barat yang didominasi perbukitan serta curah hujan tinggi menjadikan wilayah ini langganan bencana longsor. “Khususnya Mutar Alam, hampir setiap musim hujan ada longsor. Kami apresiasi kementerian yang telah menangani sebagian ruas jalan, tapi masih banyak yang belum tersentuh.” kata Parosil.

Ia mengungkapkan, kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat limpasan air dari jalan nasional telah menghantam jalan kabupaten. Karena itu, menurutnya, klaim bahwa penanganan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah tidak adil. “Ini bukan cuma urusan APBD. Kami butuh dukungan konkret dari pusat. Estimasi kerugian di atas Rp10 miliar. Anggaran daerah tidak akan cukup menanganinya.”

Lebih jauh, Parosil mendorong agar forum seperti ini menjadi ruang aksi nyata, bukan sekadar seremoni tanpa tindak lanjut. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan aktif kementerian dalam menyinkronkan program pusat dengan kebutuhan di daerah. “Proposal yang diajukan jangan hanya ditumpuk di meja kementerian. Di sini kita hadir semua, bisa langsung verifikasi dan bersinergi,” ujar dia.

Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota DPR RI Komisi V, Mukhlis Basri, menyatakan komitmennya untuk menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penguatan infrastruktur wilayah rawan bencana seperti Lampung Barat. “Dapil I ini jalur merah bencana. Longsor, banjir, bahkan potensi gempa. Jangan sampai pusat abai. Koordinasi lintas sektor sangat penting, apalagi di tengah tantangan seperti pemotongan transfer daerah 2025/2026,” tegas Mukhlis.

Ia pun memastikan akan mengawal langsung usulan Lampung Barat, terutama penanganan jalan longsor Mutar Alam, agar masuk dalam program nasional Kementerian PUPR. “Saya hadirkan kepala balai agar kepala daerah bisa bicara langsung. Ini bukan formalitas, tapi langkah strategis agar kebutuhan riil daerah direspons serius.” tandasnya. (rinto/lusiana)