Iran Masih Bisa Hindari Sanksi Nuklir PBB, AS dan Prancis Optimis

RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Ketegangan nuklir antara Iran dan negara-negara Barat menunjukkan tanda-tanda mereda, hanya beberapa jam sebelum tenggat sanksi otomatis PBB. Pemerintah AS dan Prancis menilai Teheran masih memiliki kesempatan untuk menghindari sanksi, dengan catatan Iran kembali membuka akses penuh bagi inspektur nuklir PBB dan melanjutkan perundingan.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan di Sidang Umum PBB ke-80 di New York bahwa negaranya tidak pernah berniat dan tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Retorika ini sekaligus mengkritik serangan Israel dan AS pada fasilitas nuklir Iran Juni lalu yang menewaskan ratusan warga sipil, dan menurut Teheran, melemahkan diplomasi nuklir yang tengah berlangsung.

Amerika Serikat dan Prancis menyatakan kesediaan melanjutkan perundingan, meski peluang tercapai kesepakatan dianggap tipis. Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menekankan bahwa jika perundingan gagal, mekanisme snapback sanksi otomatis akan diberlakukan sebagai langkah tepat untuk menegakkan aturan internasional.

Sebelum insiden tersebut, Iran dan AS telah menggelar lima putaran perundingan, namun pembicaraan terhambat isu sensitif, termasuk larangan pengayaan uranium domestik. Kini, Inggris, Prancis, dan Jerman (E3) bersedia menunda pemulihan sanksi hingga enam bulan dengan syarat Iran mematuhi pengawasan IAEA dan kembali berdialog.

Pezeshkian menuding Eropa tidak berdaya menghadapi tekanan AS dan menyalahkan Uni Eropa atas runtuhnya JCPOA. Meski menunjukkan bukti warga tewas akibat serangan Israel, Iran tetap menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, didukung fatwa Ayatollah Ali Khamenei yang melarang senjata nuklir.

Tenggat E3 akan berakhir pada Sabtu, 27 September. Jika tidak tercapai kesepakatan, snapback akan memulihkan sanksi ekonomi dan militer PBB, termasuk embargo senjata, larangan pengolahan uranium, pembekuan aset, dan larangan perjalanan bagi individu serta entitas Iran. Ancaman sanksi ini dikhawatirkan memperparah kondisi ekonomi Iran yang sudah terpuruk, meski beberapa pesan diplomatik masih dikirim melalui jalur mediasi.