Pesbar Berpeluang Miliki 24 Dapur SPPG 3T

PESISIR TENGAH - Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) berpeluang memiliki 24 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah terpencil atau daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Potensi ini terungkap dalam kegiatan validasi data calon titik SPPG yang digelar sejak Kamis hingga Sabtu, 2-4 Oktober 2025, di Beston Hotel Palembang.

Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pesbar, Helmi Putra, S.E., yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesbar, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan tiga lokasi dapur SPPG reguler yang akan dibangun dengan memanfaatkan aset lahan milik pemerintah daerah.

“Kita mendapat tiga titik lokasi SPPG reguler yang akan dibangun BGN dengan memanfaatkan lahan Pemda yang ada di Pesbar,” katanya.

Lebih lanjut, Helmi menjelaskan bahwa selain pembangunan SPPG reguler, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk memperluas cakupan pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T. Awalnya, Pemkab Pesbar hanya mengajukan dua titik lokasi dapur SPPG 3T, yakni di Kecamatan Pulau Pisang dan Pekon Way Tiyas, Kecamatan Bangkunat. Namun, berdasarkan hasil rapat dan penjelasan teknis dari tim validasi, ternyata daerah ini memiliki potensi lebih besar untuk menambah jumlah titik.

“Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa untuk wilayah Pesbar bisa memiliki 24 potensi titik SPPG 3T. Karena itu, hasil pembahasan ini akan kita tindak lanjuti bersama stakeholder terkait di Pemkab setempat,” jelasnya.

Rencana pembangunan dapur SPPG, baik reguler maupun 3T, menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat program MBG yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Kehadiran dapur SPPG diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menjamin ketersediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah maupun masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses terbatas, khususnya di wilayah kepulauan dan pelosok Pesbar.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik. Terutama karena lokasinya berada di wilayah 3T yang memiliki tantangan tersendiri dari sisi aksesibilitas,” katanya.

Selain persoalan teknis, lanjut Helmi, Pemkab juga akan menyiapkan regulasi pendukung serta berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pembangunan dapur SPPG dapat segera direalisasikan. Ia berharap keberadaan 24 titik dapur SPPG nantinya tidak hanya menjadi fasilitas untuk pemenuhan gizi, tetapi juga bisa menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

“Jika nanti semua titik terealisasi, dampaknya akan sangat besar. Tidak hanya mendukung gizi anak sekolah, tetapi juga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal sebagai bahan pangan bergizi,” pungkasnya.(yayan/*)