Pemkab–BPJS Kesehatan Bahas Sinkronisasi Program JKN dan Keaktifan Peserta

Reporter: Edi Prasetya |

Editor: Nopriadi |

Rabu , 08 Oct 2025 - 21:15

PEMKAB Lampung Barat melakukan rapat kerja dengan BPJS. Foto Dok--

pemkab–bpjs kesehatan bahas sinkronisasi program jkn dan keaktifan peserta                            balikbukit – pemerintah kabupaten lampung barat bersama bpjs kesehatan menggelar audiensi membahas sinkronisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (jkn) dan universal health coverage (uhc) di wilayah setempat.
 
pertemuan berlangsung di lamban dinas bupati lampung barat, pekon kubu perahu, kecamatan balikbukit, rabu (8/10) sore.
 
audiensi dipimpin langsung bupati lampung barat parosil mabsus, didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah, antara lain kepala bappeda, kadiskes, kadis pmp, kadis dukcapil, plt. kepala bpkad, dan plt. kadis sosial.
 
dari pihak bpjs kesehatan hadir kepala cabang bpjs kesehatan lampung barat wahyu santoso, didampingi kepala kantor bpjs fazar yudha abdi negara dan kepala bagian kepesertaan dhea fithaloka.
 
wahyu santoso menjelaskan, audiensi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara bpjs kesehatan dan pemkab lampung barat dalam optimalisasi program jkn, khususnya terkait kepesertaan uhc dan keaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (pbi-jk). 
 
 “kami berdiskusi dengan bapak bupati mengenai pelaksanaan jkn di lampung barat, termasuk keikutsertaan peserta uhc. ada sejumlah peserta pbi-jk yang nonaktif. kami berharap pemerintah daerah melalui dinas sosial dan dinas kesehatan dapat mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi kembali,” ujarnya.
 
 
 
ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan pembayaran iuran, baik bagi peserta asn daerah maupun masyarakat umum.
 
“kami berharap iuran peserta, termasuk dari pns daerah, dapat dibayarkan tepat waktu agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. sinergi yang baik dengan pemkab lampung barat akan menjamin cakupan jkn semakin luas,” jelasnya.
 
sementara itu, bupati parosil mabsus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan.
 
“kita diberi tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. target uhc akan kita kaji kembali dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, karena kondisi fiskal saat ini masih cukup berat,” kata parosil.
 
ia juga menyoroti adanya peserta pbi-jk yang datanya tidak lagi aktif, dan meminta dinas sosial segera melakukan langkah-langkah koordinatif agar masyarakat yang berhak tetap memperoleh hak layanan kesehatannya.  
 
“kalau ada penerima pbi-jk yang namanya hilang, saya minta dinas sosial segera berupaya, bahkan berkomunikasi langsung dengan kementerian sosial. jika memang mereka berhak, tentu harus tetap mendapatkan haknya. untuk teknisnya, kita akan koordinasikan bersama bpjs kesehatan,” pungkasnya. (edi/nopri)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Kamis, 9 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan