Musdesus Sukamulya Serap Aspirasi Pembangunan 2026

PAGARDEWA  – Pemerintah Pekon Sukamulya, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Tahun 2025 sebagai upaya penjaringan aspirasi masyarakat untuk program pembangunan tahun 2026. Acara ini dilangsungkan di balai pekon dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan serta tokoh masyarakat.

Musdesus tersebut dihadiri Camat Pagardewa, Mediansah, S.K.M., M.Kes., bersama Kepala UPT Puskesmas Pagardewa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Pendamping PKH, petugas TKSK, LHP dan anggota Pekon Sukamulya, serta perangkat pekon lainnya. Turut hadir pula TP-PKK, Bidan Desa, pengurus BUMPeKon Sukamulya, pengurus Koperasi Merah Putih, tokoh agama, tokoh adat, pengurus Gapoktan, Kepala SDN Sukamulya, Satgas Tagana, Linmas, kader kesehatan, dan penyuluh pertanian Kecamatan Pagardewa.

Peratin Pekon Sukamulya, M. Yamin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan, serta bidang keagamaan. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain pembangunan jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan pembangunan TPA semi permanen.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami catat dan kaji lebih lanjut. Jika program dapat direalisasikan melalui dana desa (ADD), akan kami prioritaskan. Sementara usulan dengan skala lebih besar akan kami ajukan melalui APBD atau program lain dari pemerintah daerah,” jelas M. Yamin.

Camat Pagardewa, Mediansah, mengapresiasi antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam Musdesus tersebut. Ia menilai keterlibatan semua elemen—baik pemerintah pekon, lembaga desa, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh masyarakat—merupakan wujud kebersamaan dalam membangun Pekon Sukamulya.

“Semoga kekompakan dan sinergi antarwarga dan perangkat pekon ini terus terjaga, demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mediansah.

Musdesus ini menjadi salah satu langkah penting dalam perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. (rinto/nopri)