24 Pejabat di Lampung Barat Daftar Seleksi JPTP

BALIKBUKIT – Antusiasme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Barat cukup tinggi untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun ini. Hingga H-1 penutupan pendaftaran, tercatat 24 pejabat eselon III resmi mengajukan diri untuk bersaing memperebutkan tujuh kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

 

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPTP yang juga menjabat Sekda Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., mengungkapkan hingga Minggu (2/11/2025) pukul 16.08 WIB, pihaknya telah menerima 24 berkas pendaftaran dari ASN internal. 

 

“Sampai sore ini sudah ada 24 ASN yang resmi mendaftar. Semuanya berasal dari lingkungan Pemkab Lampung Barat, belum ada dari luar daerah,” tegas Nukman, Minggu (2/11)

 

Dipaparkannya, adapun tujuh posisi strategis yang diperebutkan yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Dinas Perhubungan.

 

Berikut daftar sementara peserta yang telah mendaftar yaitu untuk posisi Kepala BKAD Sumadi, Budi Rahayu, Muhamad Rachmat Arifin, dan Ardhyanto Adhar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wasis Supriyadi, sedangkan jabatan untuk posisi Inspektur yakni Ahmad Syukri, Indra Gunawan, dan Ruliansyah.

 

Kemudian, untuk jabatan Kepala DPUPR Mia Miranda, Ny. Sukerte, Hermanto, dan Endiyawan. Kepala Dinas Sosial Aliyurdin, Sumarlin, Mandala Harto, dan Ferri Istanto.

Serta untuk posisi Kepala DPMPTSP Robert Putra, Gustian Afriza, M. Agus Setiawan, dan Alex Wijaya, untuk posisi jabatan Kepala Dinas Perhubungan Wahyudi Heru Iskandar, Usman A. Rani, Ahmad Ahnuh, dan Budiyono.

 

Nukman menjelaskan, seleksi terbuka ini menjadi langkah nyata Pemkab Lampung Barat untuk memperkuat sistem birokrasi yang profesional, terbuka, dan berintegritas.“Prosesnya murni berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan atau jabatan sebelumnya. Kami ingin mencetak pejabat yang mampu membawa inovasi dan pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.