Tersalur Rp167,6 Triliun, Dana Pemerintah Rp200 Triliun untuk Himbara

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO- Upaya pemerintah memperkuat likuiditas dan mempercepat ekspansi kredit perbankan menunjukkan hasil signifikan. Hingga 22 Oktober 2025, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyalurkan Rp167,6 triliun atau sekitar 84 persen dari total dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di lima bank pelat merah.

Informasi ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam forum “Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi” di Jakarta, Rabu (5/11). Menurut Febrio, dua bank bahkan sudah menyalurkan seluruh dana yang mereka terima melalui penyaluran kredit.

“Perbankan melaporkan sudah menyalurkan sekitar 84 persen dari total dana. Per tanggal 22 Oktober, jumlahnya mencapai Rp167,6 triliun. Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) bahkan sudah menyalurkan 100 persen dana yang diterima dan kini mengajukan permintaan tambahan,” ujar Febrio.

Febrio menjelaskan, dana Rp200 triliun yang dititipkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada perbankan berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI). Langkah ini diambil agar dana tersebut tidak mengendap, melainkan bisa menggerakkan sektor riil melalui penyaluran kredit.

Suntikan dana besar itu juga menurunkan cost of fund atau biaya dana perbankan karena bunga yang ditetapkan relatif rendah, yakni hanya sekitar 3,8 persen. Imbal hasil rendah ini menjadi insentif bagi bank untuk mempercepat penyaluran kredit, khususnya kepada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Dengan bunga 3,8 persen, bank memiliki ruang gerak lebih besar. Khususnya bank dengan performa kredit yang kuat, seperti Mandiri dan BRI, mereka bisa langsung menyalurkan dananya secara agresif,” jelas Febrio.

Selain Mandiri dan BRI yang telah menyalurkan seluruh dana titipan, Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat realisasi sebesar Rp37,4 triliun atau 68 persen dari total Rp55 triliun yang diterima. Bank Tabungan Negara (BTN) menyalurkan Rp10,3 triliun atau 41 persen dari total Rp25 triliun, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan Rp9,9 triliun atau 99 persen dari total Rp10 triliun yang dititipkan pemerintah.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas bank pelat merah mampu memanfaatkan tambahan likuiditas untuk mempercepat ekspansi kredit, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya ditandai peningkatan aktivitas ekonomi.

Meski beberapa bank telah mengajukan tambahan dana, Febrio menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan penambahan penempatan baru. Menurutnya, evaluasi terhadap kondisi kas negara akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Begitu ada potensi kas yang berlebih dalam waktu tertentu, kami bisa menempatkannya kembali di perbankan. Tapi semua dilakukan dengan prinsip manajemen kas yang efisien dan hati-hati,” kata Febrio.

Kebijakan pemindahan dana ini merupakan inisiatif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melihat masih banyak dana pemerintah mengendap di rekening Bank Indonesia tanpa memberi dampak langsung pada ekonomi nasional. Dari total sekitar Rp450 triliun saldo anggaran lebih (SAL), sebanyak Rp200 triliun dipindahkan ke lima bank Himbara untuk dioptimalkan melalui sektor perbankan.

Tujuannya sederhana namun strategis: uang negara yang selama ini mengendap bisa menjadi sumber likuiditas baru bagi bank, sehingga pelaku usaha lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan.

“Dengan menempatkan dana di bank umum, uang negara tidak hanya diam, tapi bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” ujar Purbaya dalam kesempatan terpisah.

Langkah ini dinilai mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Turunnya biaya dana membuat bunga kredit berpotensi lebih rendah, memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha, dan memperkuat konsumsi domestik.