China Stop Impor Seafood Jepang, Ketegangan Politik Membesar

RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Penangguhan impor makanan laut Jepang oleh China kembali memicu ketegangan kedua negara. Beijing meminta peningkatan pengawasan terhadap pembuangan air terolah dari PLTN Fukushima Daiichi, yang dianggap berpotensi mencemari laut. Pemerintah Jepang mengonfirmasi penghentian impor tersebut pada 19 November 2025.

 

Langkah ini dinilai sebagai reaksi atas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang sebelumnya menilai situasi darurat di Taiwan dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi Jepang. Sikap tersebut dipandang China sebagai provokasi politik yang memengaruhi stabilitas kawasan.

 

Di Beijing, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Jepang belum memenuhi kewajiban teknis terkait ekspor produk kelautan. Pernyataan politik dari Tokyo turut memperburuk suasana dan memicu respons keras dari masyarakat China. Pemerintahnya menuntut klarifikasi serta menarik kembali sikap politik yang dianggap menyinggung tersebut.

 

Kebijakan penangguhan ini berdampak pada warga dan pelaku usaha Jepang yang tinggal di China. Di Shanghai, sejumlah pengelola restoran Jepang mengaku kecewa karena pasokan makanan laut dari Jepang terhenti. Penurunan jumlah pelanggan juga dirasakan, terutama dari warga setempat yang terpengaruh konflik diplomatik.

 

Dari sisi ekonomi, Jepang sebelumnya mencatat nilai ekspor produk laut yang sangat besar ke China. Pada 2022, jumlahnya mencapai 87,1 miliar yen, menjadikan China pasar terbesar untuk komoditas tersebut. Namun setelah larangan impor diberlakukan tahun 2023 terkait pelepasan air radioaktif Fukushima, angka ekspor anjlok drastis. Pada 2024, nilainya hanya sekitar 39 juta dolar AS.

 

Beberapa pengiriman sebenarnya mulai dibuka kembali pada pertengahan tahun 2025, khususnya untuk kerang beku dan teripang. Meski demikian, larangan terhadap produk dari prefektur tertentu seperti Fukushima, Miyagi, dan Tokyo masih diberlakukan. Rencana untuk memulai kembali impor daging sapi Jepang yang sempat dihentikan sejak 2001 juga terpaksa dibatalkan oleh China.

 

Penangguhan terbaru ini menegaskan bahwa hubungan dagang kedua negara masih sangat dipengaruhi dinamika politik regional, terutama isu Taiwan dan kelanjutan proses penanganan limbah radioaktif Fukushima.