Dengan Penerapan MPP, Pelayanan Masyarakat akan Dipermudah

BALIKBUKIT - Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bersama Analis Kebijakan Ahli Muda (Pelayananan Terpadu Satu Pintu) PTSP dan Tim melaksanakan Rapat Koordinasi Pelayananan PTSP Bertempat di Kantor Kemenag setempat, Rabu, 17 Juli 2024.

Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana sudah dianjurkan oleh Pemerintah. MPP merupakan pemaduan pelayanan yang lebih progresif dengan melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. Hal ini tertuang pada Juknis Penyelenggaraan MPP No. 92 Tahun 2021.

Plh Kepala Kankemenag Lambar, M. Surur menjelaskan MPP yang akan digulirkan itu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dengan harapan mudah dijangkau oleh masyarakat.

“MPP yang kita persiapkan ini pada dasarnya ingin memberikan pelayanan yang lebih efektif dan terjangkau oleh masyarakat. Jadi masyarakat diberikan alternatif pelayanan yang lebih mudah aksesnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pelayanan lain, seperti keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas," katanya.

Selain itu, lanjutnya, aspek penting dilaksanakannya program ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga terhadap seluruh pelayanan pada masyarakat

“Untuk itu, Pemda berharap supaya Kemenag dapat bergabung dalam memberikan layanan PTSP dengan menerapkan MPP pada masyarakat di Kabupaten Lampung Barat,” tandasnya.

Diketahui, pertemuan itu dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Muda PTSP, Lizawati beserta Tim yang disambut oleh Plh Kankemenag H. Miftahus Surur, S.Ag.,M.Si. *