Radarlambar.bacakoran.co - Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas setelah Presiden Yoon Suk Yeol diberlakukan larangan bepergian ke luar negeri oleh pemerintah pada Senin, 9 Desember 2024. Keputusan tersebut diambil oleh Kementerian Kehakiman atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang tengah menyelidiki Presiden Yoon terkait dugaan pengkhianatan, pemberontakan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Penyelidikan terhadap Presiden Yoon dipicu oleh penolakan mayoritas anggota parlemen terhadap deklarasi darurat militer yang ia ajukan beberapa waktu lalu. Keputusan Yoon untuk memproklamirkan keadaan darurat militer, yang ditentang keras oleh banyak pihak, akhirnya menambah ketegangan politik di negeri tersebut.
Seorang pejabat kepolisian mengungkapkan bahwa larangan bepergian ini diberlakukan untuk mencegah kemungkinan Presiden Yoon meninggalkan negara tersebut. "Pengumpulan materi yang diperlukan adalah prioritas utama. Kami memutuskan untuk memberlakukan larangan bepergian setelah melakukan tinjauan menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia akan meninggalkan negara ini," jelas pejabat tersebut dalam sebuah konferensi pers.
Selain Presiden Yoon, sejumlah pejabat tinggi lainnya juga menjadi target penyelidikan, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, dan sejumlah pejabat militer yang terlibat dalam rencana darurat militer tersebut. Tak hanya itu, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun kini telah ditahan oleh pihak berwenang.
Pihak berwenang juga mempertimbangkan untuk memeriksa kemungkinan penahanan Presiden Yoon jika terbukti bersalah dalam tindakannya yang memicu krisis ini. Sementara itu, Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon, berkomitmen untuk meminimalkan dampak dari kegagalan deklarasi darurat militer Yoon, dengan mendukung "kepergiannya secara tertib dan lebih awal." Han juga menekankan bahwa mayoritas masyarakat mendesak Yoon untuk mundur dari jabatannya.
Han Dong-hoon bersama Perdana Menteri Han Duck-soo menegaskan bahwa Presiden Yoon, yang tengah menghadapi krisis besar, tidak akan terlibat dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri sebelum ia mengundurkan diri. Blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat telah mengajukan rancangan undang-undang khusus untuk menyelidiki apakah Presiden Yoon terlibat dalam pengkhianatan dan pelanggaran hukum lainnya.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menegaskan bahwa kendali atas angkatan bersenjata tetap berada di tangan Presiden Yoon sebagai panglima tertinggi, meskipun negara kini berada dalam ketegangan politik yang tinggi.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa situasi politik di Korea Selatan semakin tidak menentu, dengan pengawasan ketat terhadap Presiden Yoon dan jajaran pejabat yang terlibat. Pemerintah dan masyarakat kini menantikan bagaimana krisis ini akan berkembang dan apakah langkah-langkah hukum lebih lanjut akan diambil.
Kategori :